Ridwan Kamil: Tugas Bupati & Wali Kota Bukan Urusan DTKS atau Tidak - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Ridwan Kamil: Tugas Bupati & Wali Kota Bukan Urusan DTKS  atau Tidak
    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

    Ridwan Kamil: Tugas Bupati & Wali Kota Bukan Urusan DTKS atau Tidak

    JuaraNews, Bandung – Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta bupati/wali kota di Jabar memperbaiki data penerima bantuan sosial atau bansos. Meski data terus diperbarui, bantuan yang sudah siap segera disalurkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa tertangani.

     

    “Jadi, dana provinsi yang sudah disetujui oleh Pak Ketua DPRD Jabar, ini bukan untuk semua golongan,” kata Emil --sapaan Ridwan Kamil-- saat melepas petugas pos dan ojek online (ojol) untuk menyalurkan bansos dari Pemprov Jabar kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) di Kantor Sentral Pengolahan Pos (SPP) Bandung, Kota Bandung, Minggu (19/4/2020).

     

    Bansos senilai Rp 500 ribu dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk Jabodetabek, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

     

    Kemudian, Kementerian Sosial RI memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga mulai minggu ketiga bulan April hingga Juni 2020.

     

    Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

     

    “Jadi, tugas kepala daerah tingkat kota/kabupaten itu, mohon maaf sambil saya memberikan masukan, bukan soal urusan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau tidak DTKS. Justru yang terpenting itu adalah Kota Bandung (misalkan) membuat rumus berapa ribu yang dapat PKH (Program Keluarga Harapan), berapa ribu yang dapat (program) sembako (dari Pemerintah Pusat), itu mah rutin,” ujar Emil.

     

    “Lalu berapa ribu yang mendapat bantuan tunai Kemensos (Kementerian Sosial), berapa ribu yang (dapat bantuan) dari provinsi (Pemda Provinsi Jabar), berapa ribu yang dapat dari Kota Bandung (misalkan) itu, dan berapa yang tidak terdata. Saya kira itu (data penerima) yang harus disempurnakan, tapi sambil data disempurnakan kita kirim bantuan yang sudah siap,” imbuhnya. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Jabar Gunakan SimcovID Untuk Ukur Angka Reproduksi (Rt) COVID-19
    Jabar Perketat Pengawasan Melalui Mobile COVID-19 Test
    Aktivitas Masjid pada New Normal Hanya di Zona Biru
    10 Provinsi tak Laporkan Adanya Penambahan Covid-19
    Pemerintah Ijinkan 102 Zona Hijau Kembali Produktif, Jawa Barat tak Termasuk
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads