free hit counter code Gubernur Minta KNPI Turut Data Warga Miskin Baru - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
Gubernur Minta KNPI Turut Data Warga Miskin Baru
Gubernur Ridwan Kamil melakukan videoconfrence

Gubernur Minta KNPI Turut Data Warga Miskin Baru

JuaraNews, Bandung – Gubernur  Jabar Ridwan Kamil mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar  turut mendata warga rawan miskin baru karena pandemi COVID-19. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua warga miskin baru mendapatkan bantuan pemerintah.

 

"Yang saya harapkan untuk KNPI tolong bergerak memastikan tidak ada warga yang terlewat oleh bantuan pemerintah," kata Emil --sapaan Ridwan Kamil-- saat memberikan arahan kepada seluruh ketua KNPI se-Jabar melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (17/4/2020).

 

Bantuan sosial senilai Rp 500 ribu dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Kesembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk Jabodetabek, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

 

Kemudian, Kementerian Sosial RI memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga mulai minggu ketiga bulan April hingga Juni 2020. Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

 

"Memang di data oleh RT/ RW tapi saya bisa berikan ruang untuk KNPI di Jabar membuat daftar sendiri khusus untuk mereka yang terlewat didata oleh RT/ RW," ujar Emil.

 

Setelah mendata warga rawan miskin yang tidak mendapat bantuan pemerintah, kata Emil, KNPI Jabar dapat melaporkannya via fitur aduan di Aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar).

 

"Jadi misi saya untuk KNPI se-Jabar jadilah relawan yang melacak dan mewawancarai orang-orang yang masuk kategori rawan miskin baru, baik warga lokal maupun perantau. Pokoknya tidak boleh ada warga Indonesia yang kelaparan di Jabar," katanya. (*)

ude

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Pelaksanaan Mudik di Jabar Dipastikan Lancar
Pemprov Jabar Diminta Selesaikan Sertifikasi Aset
44 Anggota DPRD Jabar Belum Laporkan LHKPN
KPK Ingatkan Pemprov  Soal Pencegahan Korupsi
Perluasan Wolbachia Jabar tunggu Hasil Ujungberung

Editorial



    sponsored links