Hot News


Opini


  • Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam
    Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam

    PEMUDA adalah pelopor perubahan di tangannya estapet kepemimpinan akan dilanjutkan. Untuk membentuk pemuda yang berjiwa pemimpin memerlukan banyak dukungan.

    Gelar Rapat Konsultasi Pimpinan, DPRD Jabar Matangkan Kebijakan Penanganan Covid-19



    Gelar Rapat Konsultasi Pimpinan, DPRD Jabar Matangkan Kebijakan Penanganan Covid-19

    JuaraNews, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat konsultasi pimpinan tentang kebijakan penanganan kesehatan dan social safetynet akibat COVID-19 dengan unsur Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di ruang Rapat Paripurna, Rabu (1/4/2020).

     

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pembahasan dengan Pemprov Jabar pekan lalu baru konsep besar tentang penganggarannya. Pada Rapat Pimpinan dan alat kelengkapan Dewan serta ketua masing-masing fraksi membahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres no 4 Tahun 2020 tentang refocusing anggaran. Pasalnya, sebanyak 1,6 juta warga Jabar yang terdampak Covid 19 perlu diperhatikan.

     

    "Komitmen DPRD Jabar agar terlibat bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan tepat sasaran. Yang disepakati minggu lalu bantuan tunai sebesar Rp150 ribu bantuan pangan non tunai sebesar Rp350 ribu.

     

    "Selain bantuan tunai, ada masukan dari tim gugus tugas agar memperhatikan kebutuhan dari msyarakat karena faktor social distancing bagaimana nanti teknisnya menyalurkan bantuan tersebut," kata Ineu.

     

    Dewan berharap, lanjut dia, masyarakat terdampak dapat merasakan langsung bantuan tersebut. Lalu bagaimana membangkitkan masyarakat pasca pandemi Covid19 dengan anggaran sebesar Rp 13 T dari pemerintah daerah.

     

    "Misalnya padat karya, kemudian kegiatan yang membangkitkan UMKM yang terdampak Covid19," jelasnya.
    Ineu melanjutkan, agenda yang tertunda di antaranya rapat paripurna yang seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret 2020. Namun, pimpinan DPRD dan anggota menyepakati rapat tersebut dilaksanakan pada 20 April 2020. Tentunya dengan SOP yang ketat. "Kebijakan Kemendagri memberikan toleransi pelaksanaan paripurna selama satu bulan ke depan," katanya.

     

    Dewan berharap setelah pandemi dinyatakan selesai aktivitas AKD dapat kembali melaksanakan tanggung jawabnya. Pemantauan sangat penting untuk dilakukan yang harus diantisipasi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. "Kami akan menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan pemantauan, tentunya juga dalam kondisi yang sudah benar-benar dinyatakan aman," ucap politisi PDi Perjuangan itu. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Satpol PP Jabar Kembali Imbau Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan
    Hasil Tes PCR, Doni Monardo Positif Covid-19
    Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat, Jabar akan Perpanjangan PPKM
    Mendikbud: Keinginan Daerah Membuka Pembelajaran Tatap Muka Masih Rendah
    Penyebaran Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Akan Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads