web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Sekda Iwa Karniwa Didakwa Terima Suap Rp 900 Juta
    Iwa Karniwa, terdakwa kasus Meikarta

    Sekda Iwa Karniwa Didakwa Terima Suap Rp 900 Juta

    • Selasa, 14 Januari 2020 | 11:57:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung – Jaksa KPK mendakwa Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa menerima hadiah berupa uang Rp900 juta dalam kasus suap perizinan Meikarta.

    Iwa didakwa berperan memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. RDTR merupakan salah satu bagian penting dalam proyek pembangunan Meikarta.

    "Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah," kata jaksa KPK Yadyn dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (13/1/2020).

    Hadiah yang diterima Iwa, lanjut jaksa, seluruhnya berjumlah Rp900 juta yang diberikan melalui Satriadi (karyawan Lippo), Neneng Rahmi Nurlaili (mantan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi), Henri Lincoln (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Soleman (anggota DPRD Bekasi) dan Waras Wasisto (anggota DPRD Jabar).

    Pemberian dimaksudkan agar terdakwa membantu mempercepat keluarnya persetujuan dari Gubernur Jabar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disetujui DPRD Kabupaten Bekasi.

    "Pemberian juga dimaksudkan agar terdakwa ikut mendorong percepatan RDTR Wilayah Pengembangan (WP) I dan IV serta II dan III dalam proyek pembangunan Meikarta," ucap jaksa, seperti dikutip CNN Indonesia.

    Iwa didakwa terkait dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yakni selaku Sekda Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Pemprov Jabar Akan Mendata Warganya yang Tertahan di Turki dan Jedah
    Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar
    PZU dan YBM Bedah 10 Rumah Tidak Layak Huni
    Oded : Pemerintah Indonesia Harus Serius Tanggapi Larangan Sementara Jamaah Umrah
    Pekerja dan Pemberi Kerja Wajib Ikut Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

    Editorial