Hot News


Inspirasi


    Lantik Komisi Informasi, Gubernur Ingin Jabar Tetap Jadi Provinsi Paling Informatif
    Emil dan istri bersama 5 komisioner KIP Jabar istimewa/humas pemprov jabar

    Lantik Komisi Informasi, Gubernur Ingin Jabar Tetap Jadi Provinsi Paling Informatif

    • Senin, 30 Desember 2019 | 21:09:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap 5 komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) yang baru mampu mempertahankan predikat Jabar sebagai provinsi paling informatif dalam hal keterbukaan publik yang didapat dari Komisi Informasi Pusat selama 2 tahun berturut-turut.

     

    "Selamat kepada 5 komisioner KIP Jabar terpilih yang prosesnya sangat panjang dan penuh dinamika. Semoga mampu mempertahankan rangking A sebagai provinsi informatif dan lebih meningkat lagi," ujar Emil seusai mengambil sumpah jabatan dan melantik 5 komisioner KIP Jabar periode 2019-2023 di Gedung Sate Kota, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (30/12/2019).

    Adapun kelima komisioner KIP Jabar yang baru ialah Ijang Faisal, Husni Farhan Mubarok, Yudaningsih, Dedi Dharmawan, dan Dadan Saputra.

     

    Emil berujar, keterbukaan informasi Jabar sejauh ini sudah sangat baik alias menyegel nilai A. Untuk kategori E adalah daerah dengan kategori tidak informatif, D: kurang informatif, C: cukup informatif, B: menuju informatif, dan A: informatif.

     

    "Jabar sudah sangat baik bersama DKI Jakarta, Jateng, Sumut dan Riau ada di posisi A selama 2 tahun berturut-turut," ujar Emil.

     

    Kepada para komisioner KIP Jabar yang baru, Emil juga meminta mereka untuk membina komisi informasi di 27 kabupaten/kota se-Jabar agar keterbukaan informasinya sebaik dengan provinsi.

     

    "Saya juga titip kerja sama dengan unit kita, yaitu Jabar Saber Hoaks supaya masyarakat tenang bekerja membangun Indonesia dan Jabar tanpa dihantui dan dihabiskan ruang informasinya oleh hal-hal berita bohong," pesan Emil.

     

    Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, transparansi atau keterbukaan di era terkini adalah suatu keharusan. Menurut pengamatannya, transparansi dimulai dari orang nomor satu di badan publik tersebut.

     

    "Yang memulai transparansi itu menurut pengamatan dan penilaian KI (Komisi Informasi) adalah orang nomor satunya di badan publik tersebut atau kepala daerahnya," ujar Gede.

     

    Mengenai pelantikan komisioner KIP Jabar periode 2019-2023, Gede menilai hal tersebut merupakan ritual 4 tahunan di ranah Komisi Informasi Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Gede pun berharap agar komisioner KIP Jabar mampu menghadapi dinamika dan tantangan teknologi informasi yang saat ini sudah berkembang pesat.

     

    "Ini bukan hanya prosesi pelantikan, melainkan lebih dari itu karena dinamika teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat apalagi dengan adanya (era) 4.0. Maka, di sinilah KIP Jabar harus mampu menghadapi dinamika dan tantangannya ke depan," ujar Gede. (*)

    Oleh: JuaraNews / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Sebanyak 78 Wisatawan Reaktif Rapid Test dalam Operasi Gabungan
    Ridwan Kamil Resmikan Masjid dan Graha HMI Bandung
    Masyarakat Cinta Rasulullah SAW Kecam Keras Pembuatan Karikatur Nabi Muhammad
    Menekan Penyebaran Covid-19 di Masa Libur Panjang
    Tinjau Kawasan Puncak saat Libur Panjang, Wagub Jabar Turut Periksa Wisatawan di Perbatasan
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads