web stats service from statcounter
DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Sikapi  Kekerasan Muslim Uighur

DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Sikapi Kekerasan Muslim Uighur

  • Senin, 23 Desember 2019 | 14:27:00 WIB
  • 0 Komentar

JuaraNews, Bandung-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Adil Dan Beradab berunjuk rasa didepan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mendesak pemerintah Republik Indonesia melalui DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan penindasan kaum muslim di Uighur, Xinjiang, Tiongkok. 

 

Pasalnya, kaum muslim minoritas tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah
Republik Rakyat Tiongkok.

 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat mengatakan, peristiwa penindasan kaum muslim
Uighur bukan kejahatan terhadap agama minoritas. Tetapi itu merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia
(HAM) berat dan tidak manusiawi.

 

“Ini bukan soal agamanya saja, tetapi tepatnya kejahatan manusia terhadap manusia,” singkat Hasbullah
saat menemui pengunjuk rasa di Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (23/12/2019).

 

Dia mencontohkan, di negara lain ada seekor binatang yang membunuh manusia tetapi binatangnya
tidak bunuh dengan alasan termasuk binatang yang dilindungi. Namun, kaum Uighur adalah kalangan
muslim yang juga memerlukan perlakuan yang sama dengan muslim dibelahan bumi ini.

 

“Macan yang membunuh manusia tidak dibalas dengan membunuh macannya, tetapi ini manusia yang
ditindak dengan cara digantung, dibakar dan sebagainya. Dimana letak keadilan dan negara harus hadir
disini,” ucapnya.

 

Hal ini, lanjut politisi dari fraksi PAN tersebut, tidak sejalan dengan besarnya investasi RRT di Indonesia
dalam semua bidang. Tentu pemerintah RRT harus mendengarkan aspirasi dan penyataan sikap tentang
kejahatan yang dilakukan pemerintah RRT kepada kaum muslim Uighur. Selain itu, Indonesia sebagai
negara demokrasi yang memegang teguh dasar negara sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan
beradab.

 

“Ribuan investasi yang ada di Indonesia dari RRT harus mendapatkan imbalan yang seimbang, hentikan
kekerasan di Uighur,” katanya.

 

Hal serupa diperkuat anggota DPRD lainnya, Neng Madinah. Menurut dia, penindasan yang dilakukan
Pemerintah Tiongkok sangat tidak manusiawi. Bahkan untuk pergi berhaji pun dilarang pemerintah
lantaran terafiliasi dengan teroris. Hal itu dinilai tidak memiliki kebebasan dalam bernegara dan
berbangsa.

 

“Sebagaimana kaum muslim, jika merasakan sakit dalam badannya maka bagian badan lainnya akan
merasakan sakitnya. Begitupun dengan muslim di Uighur, kita juga turut merasakan penderitaan yang
dialami muslim Uighur,” katanya.

 

Karena itu, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari AKAB tersebut untuk disampaikan
kepada Presiden RI untuk menindaklanjuti dan menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap kejahatan
manusia yang dilakukan Pemerintah RRT.

 

“Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, kita harus mendesak pemerintah untuk segera
melakukan tindakan positif terhadap peristiwa tersebut,“ tandasnya.(*)

bas

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Batalkan Kunjungan ke 2 Negara, Emil Bakal Langsung Pantau Banjir di Subang
Sejumlah Wilayah Terendam Banjir, Emil Segera Kembali dari Perjalanan Dinas di Australia
Pendaftaran Calon Komisioner KPID Jabar Dimulai Besok
Pemprov Jabar Komitmen Penuhi Kebutuhan Logistik Korban Banjir
Pemprov Jabar Siap Penuhi Kebutuhan Logistik Korban Banjir