web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Sikapi  Kekerasan Muslim Uighur

    DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Sikapi Kekerasan Muslim Uighur

    • Senin, 23 Desember 2019 | 14:27:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Adil Dan Beradab berunjuk rasa didepan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mendesak pemerintah Republik Indonesia melalui DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan penindasan kaum muslim di Uighur, Xinjiang, Tiongkok. 

     

    Pasalnya, kaum muslim minoritas tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah
    Republik Rakyat Tiongkok.

     

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat mengatakan, peristiwa penindasan kaum muslim
    Uighur bukan kejahatan terhadap agama minoritas. Tetapi itu merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia
    (HAM) berat dan tidak manusiawi.

     

    “Ini bukan soal agamanya saja, tetapi tepatnya kejahatan manusia terhadap manusia,” singkat Hasbullah
    saat menemui pengunjuk rasa di Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (23/12/2019).

     

    Dia mencontohkan, di negara lain ada seekor binatang yang membunuh manusia tetapi binatangnya
    tidak bunuh dengan alasan termasuk binatang yang dilindungi. Namun, kaum Uighur adalah kalangan
    muslim yang juga memerlukan perlakuan yang sama dengan muslim dibelahan bumi ini.

     

    “Macan yang membunuh manusia tidak dibalas dengan membunuh macannya, tetapi ini manusia yang
    ditindak dengan cara digantung, dibakar dan sebagainya. Dimana letak keadilan dan negara harus hadir
    disini,” ucapnya.

     

    Hal ini, lanjut politisi dari fraksi PAN tersebut, tidak sejalan dengan besarnya investasi RRT di Indonesia
    dalam semua bidang. Tentu pemerintah RRT harus mendengarkan aspirasi dan penyataan sikap tentang
    kejahatan yang dilakukan pemerintah RRT kepada kaum muslim Uighur. Selain itu, Indonesia sebagai
    negara demokrasi yang memegang teguh dasar negara sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan
    beradab.

     

    “Ribuan investasi yang ada di Indonesia dari RRT harus mendapatkan imbalan yang seimbang, hentikan
    kekerasan di Uighur,” katanya.

     

    Hal serupa diperkuat anggota DPRD lainnya, Neng Madinah. Menurut dia, penindasan yang dilakukan
    Pemerintah Tiongkok sangat tidak manusiawi. Bahkan untuk pergi berhaji pun dilarang pemerintah
    lantaran terafiliasi dengan teroris. Hal itu dinilai tidak memiliki kebebasan dalam bernegara dan
    berbangsa.

     

    “Sebagaimana kaum muslim, jika merasakan sakit dalam badannya maka bagian badan lainnya akan
    merasakan sakitnya. Begitupun dengan muslim di Uighur, kita juga turut merasakan penderitaan yang
    dialami muslim Uighur,” katanya.

     

    Karena itu, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari AKAB tersebut untuk disampaikan
    kepada Presiden RI untuk menindaklanjuti dan menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap kejahatan
    manusia yang dilakukan Pemerintah RRT.

     

    “Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, kita harus mendesak pemerintah untuk segera
    melakukan tindakan positif terhadap peristiwa tersebut,“ tandasnya.(*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Atlet PORNAS XV KORPRI Raih Penghargaan
    Awali Tahun 2020 ESDM Buka 2 Diklat Sekaligus
    Dinkes Jabar Minta Masyarakat Waspada Antraks
    Potensi 286 T, Pemerintah Diminta Optimalkan Zakat
    Pemprov Jabar Tengah Kembangkan Aplikasi Layanan Kesehatan

    Editorial