JuaraNews, Bandung-DPRD Provinsi Jawa Barat soroti belum optimalnya program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perencanaan Dan Penganggaran Tahun 2021. Pasalnya, beberapa program prioritas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sektor perekonomian belum berbasis pada kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan menyebutkan, perencanaan dan
penganggaran harus dilakukan dengan benar. Sebab, salah dalam perencanaan berarti dapat diartikan
merencanakan kegagalan. Pelayanan BPJS dan anggaran SPP gratis tingkat SMA misalnya yang dinilai
akan menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Selain itu, BPJS merupakan hak dasar yang akan
dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, tidak tersosialisasikan dengan baik.

"Di antaranya banyak juga yang menanyakan kepada dewan apakah SPP ini untuk sekolah negeri atau
swasta, termasuk masalah BPJS ini yang masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. Sehingga harus
ada skema yang bagus ditingkat provinsi untuk mengelola anggaran pusat yang diperuntukan menutupi
defisit, " ujar Hasim di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H Juanda, Kota Bandung, Rabu
(18/12/2019).

Anggota dari Fraksi PKB itu menambahkan, soal mitigasi bencana yang saat ini tengah memasuki musim
penghujan harus ada langkah konkrit dalam mengatasi bencana banjir. Meskipun saat ini sudah bukan
saatnya untuk melakukan pembahasan mitigasi.

"Tetapi paling tidak, ada tindakan yang responsif saat menghadapi bencana banjir tadi," katanya.
Hal lainnya di perkuat anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira yang
menyoroti soal perekonomian.

Menurut Yunandar, seharusnya perencanaan dan penganggaran menitikberatkan pada sektor ekonomi
sebagai panglima dalam pembangunanbdi Jabar. Sebab, dengan terpenuhinya ekonomi sektor lainnya
akan teratasi dengan baik. Justru yang berpotensi dalam pembangunan berbasis ekonomi dalam skala
program prioritas sangat sedikit.

"Revitalisasi pasar misalnya dalam perencanaan dari 600 pasar tradisional yang saya catat mungkin
hanya 6 revitalisasi," ujar Yunandar.

Dalam perencanaan Tahun 2021, kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, justru konsentrasi pada
sektor pariwisata. Memang tidak menjadi persoalan yanh signifikan selama semua unsur betul-betul
mendukung program pariwisata. Misalnya, di Kabupaten Banyuwangi semua Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) totalitas dalam mempromosikan atau mendukung kawasan destinasi wisata.

"Berbicara soal totalitas bupatinya mengatakan setiap dinas adalah dinas pariwisata, setiap program
adalah atraksivpariwisata dan setiap lokasi adalah destinasi wisata," katanya.

Sementara di Jawa Barat, kata dia, belum memiliki gravitasi pariwisata. Kawasan Pangandaran misalnya,
sebagian orang cenderung ingin berlibur ke kawasan tersebut. Tetapi ketika diajak setiap minggu belum
tentu mengunjungi kembali.

"Ini berarti masayarakat belum menjadikan pangandaran sebagai gravitasi pariwisata, berbeda jika
berliburnya ke Singapura, setiap minggu pasti ingin kesana," pungkasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Kick Of Meeting ini sebagai awal
perencanaan pembangunan untuk 2021. Pemikiran panjang lantaran ketatnya tahapan pembahasan
yang ditetapkan pemerintah pusat. Perencanaan dan penganggaran ini sudah dipersiapkan sejak awal,
diharapkan hasilnya dapat maksimal.

"Sinergitas sangat dibutuhkan pemerintah kabupaten kota dan juga kolaborasi dengan kebersamaan
yang mewujudkan keberhasilan," ujar Uu.

Selain itu, kata Uu, program prioritas msih terkonstentrasi pada bidang Pendidikan, pelayanan
kesehatan, potensi pariwisata sangat hebat dan memiliki potensi dimasa yang akan datang, pendidikan
agama, infrastruktur, gerbang desa pemerintahan banyak di desa.(*)

bas