web stats service from statcounter
Dinilai Mendesak untuk Ditetapkan, Pemprov Jabar Sosialisasikan Raperda Perlindungan Pekerja Migran
Sosialisasi Raperda Perlindungan Pekerja Migran

Dinilai Mendesak untuk Ditetapkan, Pemprov Jabar Sosialisasikan Raperda Perlindungan Pekerja Migran

  • Senin, 16 Desember 2019 | 17:12:00 WIB
  • 0 Komentar

JuaraNews, Tasikmalaya – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar ikut mendorong sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Jabar. Kegiatan sosialisasi raperda kali ini diselenggarakan di Hotel Horison Tasikmalaya, Senin (16/12/2019).

 

“Kegiatan ini berangkat dari amanat Permendagri 80/2015 JO. 120/2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” kata Kepala Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) Jawa Barat Teguh Khasbudi di Tasikmalaya, Senin (16/12/2019).

 

Ia mengatakan,  kegiatan diselenggarakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat,  dengan narasumber berasal dari Disnakertrans, meliputi BLK PMI,  Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Hubungan Industrial, dan Pengawasan Tenaga Kerja.

 

Dikatakan Teguh, perbedaan signifikan Raperda ini dengan peraturan sebelumnya atau Perda No.9 tahun 2013,  terutama terlihat dari segi penamaan, peran dan fungsi berbagai stakeholder terkait. Secara subtansial, lanjut Teguh,  rancangan perda yang akan dibentuk mempertegas bagaimana Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat melindungi para pekerja migran; mulai pra rekrutmen, pendaftaran, seleksi, pelatihan, penempatan di negara tujuan, kembali ke tanah air setelah berakhir masa kontrak kerja, sampai kepada perlindungan putra-putri migran dan keluarganya yang ditinggalkan.

 

“Maka dari itu penetapan Raperda ini dirasakan mendesak untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi,  yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Teguh.

 

Intinya, kata pria humoris ini, tujuan pembentukan perda ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 18/2017, yang tentunya negara atau pemerintah hadir melindungi masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat.

 

Teguh menambahkan output kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk kalangan akademisi, lembaga masyarakat, unsur pemerintah daerah, dan masyarakat yang berkepentingan di dalam penyelenggaraan pekerja migran.  

 

“Hal ini dimaksudkan agar Raperda yang akan dibentuk mendapatkan masukan untuk kesempurnan sebuah peraturan. Selanjutnya, raperda ini masuk pada tahapan berikutnya, yakni lolos dan lulus dalam uji publik tentang sebuah peraturan yang kita susun bersama ini,” pungkas Teguh. (*)

Oleh: ude gunadi / ude

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Wagub Uu Ajak Mahasiswa Kembangkan Ekonomi Syariah Jabar
Kunjungan ke Australia, Emil Tanda Tangani MoU dan Launching Jabarano Cafe
Sekda Jabar Minta Bapenda Tingkatkan Integritas dan Inovasi
Wagub Uu Ajak Warga Perkuat Fondasi Bangun Jabar Juara
Pusat Zakat Umat Fasilitasi Kesehatan di Perbatasan Suriah dan Yordania

Editorial