Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Dinilai Mendesak untuk Ditetapkan, Pemprov Jabar Sosialisasikan Raperda Perlindungan Pekerja Migran
    Sosialisasi Raperda Perlindungan Pekerja Migran

    Dinilai Mendesak untuk Ditetapkan, Pemprov Jabar Sosialisasikan Raperda Perlindungan Pekerja Migran

    • Senin, 16 Desember 2019 | 17:12:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Tasikmalaya – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar ikut mendorong sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Jabar. Kegiatan sosialisasi raperda kali ini diselenggarakan di Hotel Horison Tasikmalaya, Senin (16/12/2019).

     

    “Kegiatan ini berangkat dari amanat Permendagri 80/2015 JO. 120/2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” kata Kepala Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) Jawa Barat Teguh Khasbudi di Tasikmalaya, Senin (16/12/2019).

     

    Ia mengatakan,  kegiatan diselenggarakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat,  dengan narasumber berasal dari Disnakertrans, meliputi BLK PMI,  Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Hubungan Industrial, dan Pengawasan Tenaga Kerja.

     

    Dikatakan Teguh, perbedaan signifikan Raperda ini dengan peraturan sebelumnya atau Perda No.9 tahun 2013,  terutama terlihat dari segi penamaan, peran dan fungsi berbagai stakeholder terkait. Secara subtansial, lanjut Teguh,  rancangan perda yang akan dibentuk mempertegas bagaimana Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat melindungi para pekerja migran; mulai pra rekrutmen, pendaftaran, seleksi, pelatihan, penempatan di negara tujuan, kembali ke tanah air setelah berakhir masa kontrak kerja, sampai kepada perlindungan putra-putri migran dan keluarganya yang ditinggalkan.

     

    “Maka dari itu penetapan Raperda ini dirasakan mendesak untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi,  yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Teguh.

     

    Intinya, kata pria humoris ini, tujuan pembentukan perda ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 18/2017, yang tentunya negara atau pemerintah hadir melindungi masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat.

     

    Teguh menambahkan output kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk kalangan akademisi, lembaga masyarakat, unsur pemerintah daerah, dan masyarakat yang berkepentingan di dalam penyelenggaraan pekerja migran.  

     

    “Hal ini dimaksudkan agar Raperda yang akan dibentuk mendapatkan masukan untuk kesempurnan sebuah peraturan. Selanjutnya, raperda ini masuk pada tahapan berikutnya, yakni lolos dan lulus dalam uji publik tentang sebuah peraturan yang kita susun bersama ini,” pungkas Teguh. (*)

    Oleh: ude gunadi / ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Awas! Kena Denda Rp150 Ribu bagi Warga Jabar tak Bermasker   
    Khawatir Tularkan Covid-19, Perhatikan Peredaran Udara di Ruang Ber-AC
    Dukung Pemerintah Lawan Covid-19, Bank bjb Serahkan Bantuan melalui Gugus Tugas Nasional
    Sanksi Pengguaan Masker Masih dalam Kajian, Dijadikan Pergub atau Perda
    Hasil Swab Test, 165 Siswa Secapa AD Negatif Covid-19
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads