web stats service from statcounter

Hot News


  • Jaga Asa Menembus Posisi Runner-up
    Jaga Asa Menembus Posisi Runner-up
    • 16 Desember 2019 | 11:41:00 WIB

    TIM Persib Bandung menjamu Perseru Badak Lampung pada Pekan 33 Liga 1 2019 di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (16/12/2019) malam.

Inspirasi


    Gubernur Jabar Terbitkan SK UMK 2020, Buruh Tetap Bakal Gelar Aksi
    net Ratusan buruh saat menggelar demo di Gedung Sate

    Gubernur Jabar Terbitkan SK UMK 2020, Buruh Tetap Bakal Gelar Aksi

    • Senin, 2 Desember 2019 | 05:25:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Kalangan buruh bakal tetap melakukan aksi meskipun Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat 2020.

     

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, pihkanya masih mempertimbangkan untuk membatalkan aksi besar-besaran pada Senin (2/12/2019), karena Gubernur Jabar sudah merespons tuntutan buruh untuk mengganti surat edaran (SE) menjadi SK.

     

    Said Iqbal menilai keputusan Emil tersebut sudah benar, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Keputusan ini memberikan kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak membayar upah di bawah UMK," kata Said Iqbal dalam keterangan persnya, Minggu (1/12/2019).

     

    Dengan adanya keputusan itu, pengusaha yang tidak membayar upah di bawah UMK bisa dipidana. Selanjutnya, Said yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), meminta Gubernur untuk memberikan sikap yang sama terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

     

    "Kami meminta agar UMSK segera ditetapkan menggunakan surat keputusan, bukan dengan surat edaran," ujarnya.

     

    Selain itu, Said Iqbal juga meminta agar tidak boleh ada Upah Minimum Padat Karya (UMPK) yang nilainya di bawah upah minimum, karena upah minimum adalah upah terendah di suatu daerah.

     

    "Termasuk tidak boleh ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk membayar upah di bawah upah minimum. Kesepakatan yang demikian melanggar hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum," tandas Iqbal. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Gubernur sebelumnya mengenai upah padat karya.

     

    Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto menegaskan, kendati Gubernur telah menerbitkan SK UMK 2020, pihak buruh tidak bisa melakukan pembatalan demo secara mendadak. Kalangan buruh tetap akan melakukan aksi, meskipun dalam skala yang lebih kecil.

     

    "Kami besok (Senin, 1/12/2019) akan melaksanakan unjuk rasa. Namun kami akan mengurangi pasukan yang menggunakan motor. Karena sebelumnya para buruh yang ada di Karawang, Cianjur, Sukabumi akan menggunakan motor. Jadi sudah diputuskan akan menggunakan kendaraan bus," jelas Roy, Minggu (1/12/2019).

     

    Aksi tetap dilakukan kalangan buruh, kata Roy, untuk mengkritisi SK Gubernur No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tersebut. Khususya mempertanyakan Diktum Ketujuh point D. Pada diktum tersebut, dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/ Kota tahun 2020 sebagaimana pada Diktum Kedua, pengusaha dapat melaksanakan perundingan Bipartit bersama Pekerja/ atau Buruh atau Serikat Pekerja/ Buruh ditingkat Perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Disnakertrans Jabar.

     

    "Dalam SK tersebut tetap kami masih terganjal dalam Diktum Ketujuh point D, dan itu akan dipertanyakan,” tandasnya.

    Hasil gambar untuk K Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020

    Selain itu, buruh juga akan tetap menggelar demo untuk memperjuangkan Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK). “Jadi dalam aspirasi besok kita akan mempertanyakan Diktum tujuh point D, jika tidak direvisi maka unjuk rasa akan terus dilakukan," tegasnya.

     

    Menanggapi ditandatangainya SK UMK 2010, kalangan buruh Jabar sendiri langsung menggelar rapat di Kantor DPD KSPSI Jabar, Jalan Lodaya Kota Bandung. Rapat diikuti dan hasilnya ditandatangani oleh Roy Jinto Ferianto (FSP TSK SPSI), Ajat Sudrajat (SBSI’92), Sabilar Rosyad (FSPMI), Muhamad Sidarta (FSP LEM SPSI), Dadan Sudiana (SPN), Agus Koswara (FSP KEP SPSI). Ahzar Hariman (GAspermindo), Ateng Ruchiyat (FSP RTMM SPSI), H. Asep Salim Tamim (GOBSI), Slamet Priyanto (KASBI), Odin Liana (PPMI), Agus Saefudin (FSB GARTEKS), Edi Antara (KSPN), Dayat (KSN), Danial Malik Hadibrata (FSP PARKES SPSI) dan Krisdianto (FSP KEP KSPI)

     

    Rapat tersebut menghasilnya sejumlah kesepakatan, yakni:
    1. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap perjuangan pekerja/buruh.

    2. Bahwa Serikat pekerja/Serikat Buruh sepakat tanggal 2 Desember 2019 melakukan aksi unjuk rasa secara maksimal dengan tuntutan sebagai berikut.
    a. Hapus huruf d diktum ketujuh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tertanggal 1 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di daerah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan ‘dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat
    b. Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah,dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
    c. Tetapkan UMSK Tahun 2020 
    d. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

    3. Bahwa untuk Aksi Unjuk Rasa DAMAI tanggal 3 dan 4 Desember 2019 diserahkan dan dilaksanakan di Kabupaten/Kota masing-masing dengan tuntutan Bupati/Walikota segera memfasilitasi perundingan UMSK Tahun 2020.

    4. Bahwa untuk Aksi Unjuk Rasa tanggal 6 Desember 2019 di laksanakan secara tentative dengan ketentuan apabila Forum Pekerja Garmen Jawa Barat ( FPG-JB ) melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada tanggal tersebut, maka seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jawa Barat sepakat akan tetap melaksanakan Aksi Unjuk Rasa Damai.

    5. Bahwa Serikat Pekerja / Serikat Buruh sepakat untuk membentuk TIM HUKUM untuk mengantisifasi apabila ada gugatan PTUN dari APINDO atau pihak lain yang mengajukan gugatan ke PTUN Bandung untuk pembatalan KEPUTUSAN GUBERNUR tentang Upah Minimum Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

    6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat untuk membatalkan Mogok Daerah tanggal 3 dan 4 Desember 2019.

    7. Aksi Long march dibatalkan.

    8. Aksi Unjuk Rasa dilaksanakan di Kantor Gubernur (Gedung Sate); Bahwa teknis pemberangkatan masa Aksi diserahkan kepada Federasi/SP Masing-masing. (*)

    Oleh: JuaraNews / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Ridwan Kamil Tawarkan Proyek Startegis Jabar ke UAE
    Atalia Raih Penghargaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dari KKP
    Pemprov Jabar Pastikan Persiapan Natal dan Tahun Baru 2020 di Semua Sektor
    Bahas Revitalisasi Situ Bagendit & Kalimalang, Emil Gelar Pertemuan dengan Kementerian PUPR
    DPRD Jabar Dukung Penuh Situs Gunung Padang  Jadi Destinasi Wisata Unggulan Kelas Dunia

    Editorial


    • Teladani Semangat Pahlawan
      Teladani Semangat Pahlawan

      HARI Minggu (10/11/2019) ini bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November mencatat peristiwa besar.