web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Gubernur Ridwan Kamil Akhirnya Terbitkan SK UMK 2020
    (istimewa/humas pemprov jabar) Gubernur Jabar Ridwan Kamil

    Gubernur Ridwan Kamil Akhirnya Terbitkan SK UMK 2020

    • Minggu, 1 Desember 2019 | 23:13:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung – Gubernur Jabar Ridwan Kamil akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetepan Upah Minimum Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jabar 2020.

     

    SK Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019 tersebut ditertibkan seiring penolakan dari kalangan buruh terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur yang sebelumnya dikeluarkan dalam penetapan UMK 2020.

     

    Keputusan Gubernur ini skaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar No 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Hal tersebut termaktum dalam Diktum Kesatu.

     

    Terdapat 9 poin keputusan atau diktum dalam SK tersebut. Yang pertama, Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SE Gubemur Jabar No 561 /75/Yanbangaos tanggal 21 November 2019. Pada Diktum Kedua, gubernur pun memutuskan nilai UMK 2020 yang sama dengan nilai rekomendasi pada SE sebelumnya di mana nilai UMK Karawang paling tinggi dengan nilai Rp4.594.324,54 dan Banjar terendah dengan nilai Rp1.831.884,83.

     

    ''Upah Minimum Kabupaten/Kotn sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020,'' bunyi SK tersebut.

     

    Pada Diktum Keempat, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Diktum kelima,UMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Diktum Keenam, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.

     

    Diktum Ketujuh, dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar UMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, maka dapat mengajukan penangguhan UMK kepada Gubemur Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, paling lambat 20 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

    a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;

    b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020;

    c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai besaran yang temantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Jawa Barat; dan

    d. dalam hal pengusaha temmsuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimakaud pada Diktum KEDUA. pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh etau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentuknn besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

     

    Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar Eni Rohyani mengungkapkan, penetapan SK Gubernur yang berisi 8 poin ketetapan ini berisi keberpihakan Pemprov Jabar terhadap seluruh eksponen masyarakat, baik terhadap pengusaha maupun pekerja di sektor umum maupun padat karya.

     

    “(Pada salah satu poinnya) Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dg pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar,” jelas Eni dalam keterangan resminya, Minggu (1/12/2019).

     

    Eni menyebutkan, UMK 2020 dengan besaran yang tercantum pada Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.

     

    Berikut ini daftar lengkap UMK 2020 berdasarkan SK Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 di seluruh kabupaten/kota di Jabar, dengan besaran masih sama dengan yang tercantum pada SE No 561/75/Yanbangsos:
    1. Kabupaten Karawang Rp4.594.324,54
    2. Kota Bekasi Rp4.589.708,90
    3. Kabupaten Bekasi Rp4.498.961,51
    4. Kota Depok Rp4.202.105,87
    5. Kota Bogor Rp4.169.806,58
    6. Kabupaten Bogor Rp4.083.670,00
    7. Kabupaten Purwakarta Rp4.039.067,66
    8. Kota Bandung Rp3.623.778,91
    9. Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427,79
    10. Kabupaten Sumedang Rp3.139.275,37
    11. Kabupaten Bandung Rp3.139.275,37
    12. Kota Cimahi Rp3.139.274,74
    13. Kabupaten Sukabumi Rp3.028.531,71
    14. Kabupaten Subang Rp2.965.468,00
    15. Kabupaten Cianjur Rp2.534.798,99
    16. Kota Sukabumi Rp2.530.182,63
    17. Kabupaten Indramayu Rp2.297.931,11
    18. Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,28
    19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787,92
    20. Kota Cirebon Rp2.219.487,67
    21. Kabupaten Cirebon Rp2.196.416,09
    22. Kabupaten Garut Rp1.961.085,70
    23. Kabupaten Majalengka Rp1.944.166,36
    24. Kabupaten Kuningan Rp1.882.642,36
    25. Kabupaten Ciamis Rp1.880.654,54
    26. Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591,33
    27. Kota Banjar Rp1.831.884,83. (*)

    Hasil gambar untuk K Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020

    Hasil gambar untuk K Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020

    Hasil gambar untuk K Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020

    Hasil gambar untuk K Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020

    Hasil gambar untuk K Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020

     

    Oleh: JuaraNews / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Ridwan Kamil Tawarkan Proyek Startegis Jabar ke UAE
    Atalia Raih Penghargaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dari KKP
    Pemprov Jabar Pastikan Persiapan Natal dan Tahun Baru 2020 di Semua Sektor
    Bahas Revitalisasi Situ Bagendit & Kalimalang, Emil Gelar Pertemuan dengan Kementerian PUPR
    DPRD Jabar Dukung Penuh Situs Gunung Padang  Jadi Destinasi Wisata Unggulan Kelas Dunia

    Editorial


    • Teladani Semangat Pahlawan
      Teladani Semangat Pahlawan

      HARI Minggu (10/11/2019) ini bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November mencatat peristiwa besar.