Pos Indonesia
Gubernur Ridwan Kaml Tanda Tangani Raperda APBD Jabar 2020
istimewa/humas pemprov jabar Emil menandatangani Raperda APBD Jabar 2020

Gubernur Ridwan Kaml Tanda Tangani Raperda APBD Jabar 2020

  • Kamis, 28 November 2019 | 21:38:00 WIB
  • 0 Komentar

JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Pimpinan DPRD Jabar menyepakati dan menandatangi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (27/11/2019) malam.

 

Dalam pendapat akhir, Emil mengatakan, penyusunan Raperda APBD TA 2020 berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS, dan Surat Menteri Keuangan No S-702/MK.07/2019.

 

Emil pun mengapresiasi pimpinan DPRD Jabar, anggota Badan Anggaran, dan TAPD yang bekerja maksimal dalam melakukan pencermatan, penajaman, dan penyempurnaan. Setelah disepakati dan ditandatangani, Raperda APBD TA 2020 akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri dalam kurun 15 hari ke depan.

 

"Sehingga pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan," kata Emil.

 

"Khususnya, yang difokuskan kepada penguatan terhadap kebijakan-kebijakan, strategi, prioritas program, serta kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, tetap ditujukan pada proses penanganan masalah-masalah pembangunan daerah yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan di Jawa Barat," paparnya.

Instruksi Gubernur Jabar pada Kepala OPD
Guna meningkatkan kualitas dan mengakselerasi pembangunan, Emil menginstruksikan sejumlah hal kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar. Pertama adalah merencanakan lelang dengan matang.

 

Sebab, kata Emil, setelah Raperda APBD TA 2020 disepakati, Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabel.

 

Kemudian, Emil menekankan kepada kepala OPD untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam penuntasan seluruh program. Dia pun meminta kepala OPD untuk bersinergi dengan sejumlah pihak dalam pelaksanaan pembangunan.

 

"Serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan akuntabel, serta untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah kita peroleh pada tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.

 

Instruksi yang terakhir adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, peningkatan mutu pelayanan, transparansi, serta membuka peluang berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. "Namun tetap sesuai dengan norma ketentuan dan etika yang berlaku," kata Emil.

 

"Semoga segenap ikhtiar pembangunan yang telah, sedang dan akan kita lakukan, khususnya dalam APBD tahun anggaran 2020 senantiasa bernilai ibadah, serta menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan visi Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi," tambahnya. (*)

Oleh: JuaraNews / den

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
Cancel reply
0 Komentar
Tidak ada komentar
Berita Lainnya
Klaster Perkantoran Jabar Diduga dari Mobilitas Pegawai di Luar Kantor
Ponpes Punya Peran Lahirkan Generasi Unggul
Kata Ketua DPRD Jabar Soal 7 Anggotanya Positif Covid-19
Lelang Investasi TPPAS Regional Legok Nangka Terhambat, TPA Sarimukti Masih Jadi Alternatif
DPRD Jabar, Soroti Penggunaan Dana BOS untuk Keperluan Kuota Internet Peserta Didik
Berita Terdahulu

Editorial


    Imani Center

    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads