web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    GMBI Minta DPRD Jabar Keluarkan Hak Interplasi  kepaada Ridwan Kamil
    unjuk rasa LSM GMBI di depan DPRD Jabar

    GMBI Minta DPRD Jabar Keluarkan Hak Interplasi kepaada Ridwan Kamil

    • Kamis, 28 November 2019 | 16:14:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung- DPP LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) meminta DPRD Jawa Barat untuk melakukan Interplasi kepada Gubernur Jabar Muhammad Ridwan Kamil. Pasalnya selama ini banyak kebijakan gubernur yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat Jabar.

    Ketua Umum LSM GMBI Muhammad Fauzan Rachman mengatakan, Salah satu kebijakan gubernur Jabar yang masih hangat diperbincangkan masyarakat umum adalah pembuatan Kolam Renang di Rumah dinas Gubernur.

    Ia menilai, Kolam renang dengan menggunakan APBD Jabar yang menghabiskan anggaran 1,5 miliar, hanya untuk sebuah kesehatan gubernur dinilai sangat berlebihan.

    "Adanya penghamburan anggaran yang dilakukan gubernur Jabar, dalam pembangunan kolam renang yang 1,5 tujuannya untuk kesehatan, ini sangat tidak manusiawi. Karena Jabar Masih membutuhkan kesehatan, pendidikan, papan sandang dan pangan," katanya di unjuk rasa d depan DPRD Jabar menuntut DPRD Jabar keluarkan Inteplasi kepada RIdwan Kamil, Kamis (28/11/2019).

    Selain itu, persoalan kebijaksanaan lainya yaitu, adanya oknum mafia tanah dalam persoalan gunung sembung Purwakarta, belum lagi dampak Pembangunan KCIC di Kabupaten Bandung, adnya penghamburan uang negara terhadap Pengadaan mobil maskara, dan Pembentukan TAP dilingkungan pemerintah Jawa Barat.

    "Atas banyaknya persoalan di Jabar itu, sehingga kami minta hak interpelasi dewan kepada gubernur Ridwan Kamil," tandasnya. (*)

     

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Dadang Kurniawan: Jawa Barat Perlu Tambah Rumah Sakit
    Pemprov Jabar Akan Mendata Warganya yang Tertahan di Turki dan Jedah
    Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar
    PZU dan YBM Bedah 10 Rumah Tidak Layak Huni
    Oded : Pemerintah Indonesia Harus Serius Tanggapi Larangan Sementara Jamaah Umrah

    Editorial