web stats service from statcounter

Hot News


  • Jatinangor Mendadak Banjir, Warga Panik
    Jatinangor Mendadak Banjir, Warga Panik
    • 29 Februari 2020 | 05:00:00 WIB

    LUAPAN air sungai Cikeruh akibat hujan yang terjadi Jumat (28/2/2020) siang mengakibatkan banjir dadakan di kecamatan Jatinangor.

Inspirasi


    Komisi V DPRD Jabar Kritisi Fasilitas di UPTD PSRABH Bogor
    Anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Warhyu Widjaya

    Komisi V DPRD Jabar Kritisi Fasilitas di UPTD PSRABH Bogor

    • Selasa, 5 November 2019 | 11:32:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung-DPRD Provinsi Jawa Barat menilai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) fasilitasnya tidak memadai.


    Anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya mengatakan, PSRABH ibaratnya clearing house yakni
    tempat yang akan merehabilitasi, membersihkan, atau kembali mencuci anak-anak di bawah usia 18
    tahun yang memiliki masalah hukum.

     

    “Harapannya agar setelah ditempatkan di situ, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa
    kembali ke masyarakat dengan sikapnya yang berubah atau bisa dikatakan insaf. Ditambah memiliki
    kompetensi tertentu,” ujar Asep Wahyu Wijaya di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan
    Hukum (PSRABH) Kabupaten Bogor, Senin (4/11/2019).

     

    Sehingga, kata dia, pihaknya menganggap PSRABH adalah tempat yang sangat strategis bagi anak-anakmdi bawah usia 18 tahun yang tengah berhadapan dengan hukum.

     

    “Namun kami menyayangkan fasilitasnya kurang mumpuni. Ada lab atau bengkel motor tapi mesinnya
    masih karburator. Sekarang kan sudah zamannya injeksi. Ada pula hal-hal lainnya yang kami temukan
    seperti itu,” kata Pria yang sering disapa Kang Awe ini.

     


    Dia mengharap, semestinya tempat yang begitu mulia itu diberikan fasilitas yang sangat cukup. Tujuannya agar anak-anak yang keluar dari tempat itu memang sebagaimana yang diharapkan sesuai visi
    misi tempat itu dibuat dan disediakan.

     

    “Jadi kami menemukan satu kondisi bahwa Pemprov Jabar agak abai soal memberikan fasilitas yang
    maksimal bagi tempat yang memang dibutuhkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum,”
    ujarnya.


    Ke depan, sambung Awe, diharapkan ada perbaikan, mulai dari fasilitasnya mau pun supporting system-
    nya.

    “Dengan demikian, maka kami di Komisi V akan merasa tenang andai tempat itu (UPTD PSRABH)
    keberadaannya dan seluruh fasilitasnya dicukupi. Sehingga, anak-anak yang berhadapan dengan hukum
    itu nantinya bisa keluar sesuai dengan harapan kita semua,” ucapnya. (*)

    Oleh: JuaraNews / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Jatinangor Mendadak Banjir, Warga Panik
    Dadang Kurniawan: Jawa Barat Perlu Tambah Rumah Sakit
    Pemprov Jabar Akan Mendata Warganya yang Tertahan di Turki dan Jedah
    Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar
    PZU dan YBM Bedah 10 Rumah Tidak Layak Huni

    Editorial