DPRD Jabar : Proyek Revitalisasi Kalimalang Harus Sesuai Dengan KUA-PPAS

DPRD Jabar : Proyek Revitalisasi Kalimalang Harus Sesuai Dengan KUA-PPAS

JuaraNews, Bandung- DPRD Jawa Barat meminta revitalisasi Kalimalang di Kota Bekasi segera di selesaikan, pasalnya DPRD Jabar menyoroti adanya beberapa hal tekait dengan perpindahan proyek dari sisi utara ke sisi selatan.

 

"kita akan melihat dokumen KUA-PPAS terkait perpindahan proyek revitalisasi ini apakah sesuai atau dirubah secara sepihak," Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono, Hal ini dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono, dalam kunjungan lapangan Komisi IV ke proyek revitalisasi Kalimalang, Kota Bekasi, Selasa, (5/11/2019).

 

Selain itu Komisi IV menyoroti progres proyek ini yang baru berjalan 12 persen. Sementara itu tegat waktu yang diberikan tinggal satu bulan.

 

"Untuk itu, Komisi IV akan menindak tegas apabila proyek ini mengalami keterlambatan dari deadline yang sudah disepakati," tandasnya

 

Dikatakanya, proyek Kalimalang ini terhambat oleh dua hal, yang pertama ialah proyek nasional pembangunan ruas jalan tol becakayu (Bekasi-Cawang- Kampung Melayu), dan Design Engineering Digital (DED).

 

"Sementara itu yang telat karena menunggu DED hibah yang berasal dari CSR hal ini yang menghambat pekerjaan di Kalimalang,"katanya

 

Menurutnya, Tindak lanjut kedepannya DPRD melalui Komisi IV akan mengevaluasi di tahun anggaran 2020, apakah proyek revitalisasi Kalimalang tetap diberi anggarannya atau proyek ini ditunda karena berbenturan dengan proyek ruas jalan tol becakayu sehingga anggaran bisa diputar untuk keperluan provinsi yang dianggap penting lainnya.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, mengatakan proyek revitalisasi Kalimalang ini merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Jawa Barat, akan tetapi persoalan izin proyek belum adanya sinkronisasi antara Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR.

 

Daddy juga menyoroti pekerjaan Kalimalang yang awal peruntukan APBD nya dikerjakan di sisi utara akan tetapi kenyataannya berubah menjadi sisi selatan itu berdampak pada besaran anggaran menjadi 4,75 Milyar serta berbenturan dengan proyek tol becakayu.

 

"Komisi IV akan cermati serta awasi anggaran-anggaran proyek strategis provinsi terlebih di tahun anggaran 2020 yang didalamnya ada revitalisasi Kalimalang," tandasnya.(*)

Oleh: JuaraNews / bas

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Ridwan Kamil : WNA Datang ke Jabar Wajib Ikuti Karantina
Jabar Terima Bantuan APD dari Jack Ma untuk Penanggulangan Corona
Gubernur Jabar Terima Bantuan Ventilator dari BUMN
Pemprov Jabar Siapkan Rp16,2 Triliun Atasi Dampak Sosial Covid-19
Penyebaran Covid-19 Meluas, Pemprov Jabar Tingkatkan Kapasitas Penanganan Limbah B3

Editorial