Pengacara Mantan Presdir Lippo : Ada Rekayasa dan Fitnah dalam Kasus Meikarta - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Pengacara Mantan Presdir Lippo : Ada Rekayasa dan Fitnah dalam Kasus Meikarta
    Pengacara Bartholomeus Toto, Supriyadi, SH, MH

    Pengacara Mantan Presdir Lippo : Ada Rekayasa dan Fitnah dalam Kasus Meikarta

    • Sabtu, 23 November 2019 | 11:18:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan terhadap Bartholomeus Toto. mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. Toto diduga KPK telah memberikan gratifikasi sebesar Rp. 10,5 Miliar kepada mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, untuk memuluskan perijinan mega proyek Meikarta.

     

    Pengacara Bartholomeus Toto, Supriyadi, SH, MH mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan penahanan terhadap klien, pasalnya Toto baik secara pribadi maupun pimpinan, tidak memiliki peranan dalam rangkaian peristiwa gratisikasi Meikarta.

     

    "Penetapan Tersangka atas klien kami sama sekali tidak berdasar dan dipaksakan," kata Supriyadi saat konferensi pers tentang kasus Meikarta Bekasi, di Jl Bungur, Bandung, Jumat, (22/11/2019), malam.

     

    Atas kasus tersebut, pihak sudah melaporkan kepada Polrestabes Bandung untuk melakukan penyidikan, dan menemukan, bukti permulaan. Melalui surat nomor B/3479/XI/2019/Reskrim tertanggal 12 November 2019.

     

    “Diduga telah terjadi tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik, atas tuduhan telah memberikan uang suap sebesar Rp10,5 miliar, untuk izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) Meikarta,” kata dia.

     

    Menurutnya, Kliennya tidak mau berspekulasi atau menuduh siapapun dalam hal ini.pasalnya, Bartholomeus Toto hanya ingin membersihkan nama dari fitnah' Edi Dwi Soesianto

     

    “Masalah ada indikasi rekayasa dan ada pihak atau oknum yang memaksakan agar klien kami dinyatakan bersalah, biar nanti kita buka semua saja di pengadilan dan publik yang dapat menilai sendiri”. tutup Supriyadi.(*)

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Jabar Gunakan SimcovID Untuk Ukur Angka Reproduksi (Rt) COVID-19
    Jabar Perketat Pengawasan Melalui Mobile COVID-19 Test
    Aktivitas Masjid pada New Normal Hanya di Zona Biru
    10 Provinsi tak Laporkan Adanya Penambahan Covid-19
    Pemerintah Ijinkan 102 Zona Hijau Kembali Produktif, Jawa Barat tak Termasuk
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads