web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Pengacara Mantan Presdir Lippo : Ada Rekayasa dan Fitnah dalam Kasus Meikarta
    Pengacara Bartholomeus Toto, Supriyadi, SH, MH

    Pengacara Mantan Presdir Lippo : Ada Rekayasa dan Fitnah dalam Kasus Meikarta

    • Sabtu, 23 November 2019 | 11:18:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan terhadap Bartholomeus Toto. mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. Toto diduga KPK telah memberikan gratifikasi sebesar Rp. 10,5 Miliar kepada mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, untuk memuluskan perijinan mega proyek Meikarta.

     

    Pengacara Bartholomeus Toto, Supriyadi, SH, MH mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan penahanan terhadap klien, pasalnya Toto baik secara pribadi maupun pimpinan, tidak memiliki peranan dalam rangkaian peristiwa gratisikasi Meikarta.

     

    "Penetapan Tersangka atas klien kami sama sekali tidak berdasar dan dipaksakan," kata Supriyadi saat konferensi pers tentang kasus Meikarta Bekasi, di Jl Bungur, Bandung, Jumat, (22/11/2019), malam.

     

    Atas kasus tersebut, pihak sudah melaporkan kepada Polrestabes Bandung untuk melakukan penyidikan, dan menemukan, bukti permulaan. Melalui surat nomor B/3479/XI/2019/Reskrim tertanggal 12 November 2019.

     

    “Diduga telah terjadi tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik, atas tuduhan telah memberikan uang suap sebesar Rp10,5 miliar, untuk izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) Meikarta,” kata dia.

     

    Menurutnya, Kliennya tidak mau berspekulasi atau menuduh siapapun dalam hal ini.pasalnya, Bartholomeus Toto hanya ingin membersihkan nama dari fitnah' Edi Dwi Soesianto

     

    “Masalah ada indikasi rekayasa dan ada pihak atau oknum yang memaksakan agar klien kami dinyatakan bersalah, biar nanti kita buka semua saja di pengadilan dan publik yang dapat menilai sendiri”. tutup Supriyadi.(*)

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Dadang Kurniawan: Jawa Barat Perlu Tambah Rumah Sakit
    Pemprov Jabar Akan Mendata Warganya yang Tertahan di Turki dan Jedah
    Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar
    PZU dan YBM Bedah 10 Rumah Tidak Layak Huni
    Oded : Pemerintah Indonesia Harus Serius Tanggapi Larangan Sementara Jamaah Umrah

    Editorial