web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    2020 UMK  Karawang Tertinggi di Jabar
    JuaraNews/Abdul Basir (adisnakertrans Jabar Mochamad Ade Afriandi

    2020 UMK Karawang Tertinggi di Jabar

    • Jumat, 22 November 2019 | 16:59:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui rekomendasi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk tahun 2020 yang diusulkan Bupati dan walikota di Jabar.

     

    Penyetujuaan itu melalui, Surat Edaran Nomor : 561/75/Yanbangsos, terkait pelaksanaan UMK 2020 di Jabar. 

     

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,(Kadisnakertrans) Jabar Mochamad Ade Afriandi mengakatan, semua kota/kabupaten memiliki upah di atas UMP. Kabupaten Karawang tetap yang tertinggi di Jabar, sementara Kota Banjar memiliki UMK paling rendah.

     

    "Yang paling kecil Banjar diatas UMP setelah tahun 2019 di bawah sekitar Rp1.8 juta, kemudian Kabupeten Karawang paling tinggi di atas Rp4 juta," katanya Ade di acara Jabar Punya informasi (Japri) di gedung sate jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (22/11/2019).

     

    Dikatakanya, Ade menyetujui UMK oleh Gubernur Jabar sudah berkoordinasi dengan bupati dan walikota, karena penyetujuaan ini sifatnya rekomendasi dari pemimpin Kabupten/kota

     

    Menurutnya, saat menjadi rekomendasi bupati dan wali kota, itu sudah menjadi kesepakatan bersama di kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga sampai kepada provinsi berjalan dengan mulus dan langsung di bahas di Dewan Pengupahan Provinsi.

     

    "Sebelumnya menyetujui gubernur sudah berkoordinasi dengan bupati dan walikota dalam penetapan UMK ini, selain itu gubernur juga mendengarkan beberapa masukan dari berbagai aspek masyarakat, hingga stekolder di pemerintahan," kata Ade.

     

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Jabar pun sudah menetapkan UMP yang berlaku mulai 1 Januari mendatang sebesar Rp 1.810.351,36 melalui SK Gubernur Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang UMP Jabar 2020. UMP ini pun menjadi dasar bagi kabupaten/kota untuk menentukan UMK-nya pada 2020.

     

    Ade pun menegaskan, format baru berupa Surat Edaran merupakan terobosan gubernur untuk mencari keadilan dan menjadi salah satu upaya mengurangi disparitas upah di Jabar.

     

    "Setiap kebijakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua lapisan masyarakat, pasti ada yang tidak puas. Tapi di situlah fungsi pemerintah utnuk mencari keadilan," ujar Ade.

     

    "Pada akhirnya, apa yang dituntut (yakni) tidak di bawah rilis ketenagakerjaan sudah terpenuhi," tutupnya.

     

     

    Berikut daftar lengkap UMK 2020 di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat:

    Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54

    Kota Bekasi Rp 4.589.708,90

    Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961,51

    Kota Depok Rp 4.202.105,87

    Kota Bogor Rp 4.169.806,58

    Kabupaten Bogor Rp 4.083.670,00

    Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067,66

    Kota Bandung Rp 3.623.778,91

    Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427,79

    Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37

    Kabupaten Bandung Rp 3.139.275,37

    Kota Cimahi Rp 3.139.274,74

    Kabupaten Sukabumi Rp 3.028.531,71

    Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00

    Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99

    Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63

    Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,11

    Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28

    Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92

    Kota Cirebon Rp 2.219.487,67

    Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09

    Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70

    Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36

    Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36

    Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54

    Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33

    Kota Banjar Rp 1.831.884,83 (*)

     

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Terkait


    Berita Lainnya


    HUT ke-6 Tahun, JuaraNews Gelar Gerak Jalan Santai
    Kepala BPBD: Ubah Mindset Bupati/Wali Kota
    Aplikasi Pelayanan Publik Sapawarga Diluncurkan, RW Bisa Ngadu Langsung ke Gubernur
    Tersangka Kasus Meikarta Bartholomeus Toto, Layangkan Surat Perlindungan ke Presiden Jokowi
    Dikukuhkan Jadi Profesor, Keri Lestari: Inovasi Farmasi Klinik Lahirkan Interaksi Kesehatan