web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Gubernur Jabar Setuju Raperda Pasar Pusat Distribusi Disahkan jadi Perda
    istimewa/humas pemprov jabar Emil berikan pendapat soal Raperda Pasar

    Gubernur Jabar Setuju Raperda Pasar Pusat Distribusi Disahkan jadi Perda

    • Jumat, 15 November 2019 | 16:45:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan tanggapan soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pasar Pusat Distribusi yang diprakarsai DPRD Jabar.

     

    Emil ini pun sepakat Raperda tersebut disahkan menjadi Perda. Menurutnya, regulasi tersebut akan mengatur kegiatan perdagangan barang dan menjamin pasokan kebutuhan barang pokok dengan harga terjangkau.

     

    "Kami (Pemprov Jabar) sepakat karena itu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim dan kepastian berusaha, perlindungan petani, UMKM dan pedagang pasar," kata Emil. 

     

    Meski begitu, Emil mengatakan bahwa raperda tersebut perlu dibahas lebih dalam terutama terkait pengaturan pembangunan koridor ekonomi khususnya pengembangan pusat produksi serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di setiap wilayah Jabar.

     

    "Strategi apa yang akan dikembangkan untuk mencapai arahan kebijakan tersebut sehingga dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, ini masih harus dibahas oleh DPRD Jabar," jelas Emil.

     

    Dalam Raperda tentang Pasar Pusat Distribusi disebutkan bahwa pasar pusat distribusi memiliki 2 fungsi, yakni distribusi utama dan khusus. Distribusi utama berfungsi melakukan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan volume yang cukup, berkualitas, dan harga yang stabil. 

     

    Sementara distribusi khusus berfungsi sebagai penyangga dan agen kegiatan perdagangan untuk mendorong terciptanya pemerataan usaha, meningkatkan pendapatan pedagang dan pelaku UMKM.

     

    Menurut Emil, untuk mencapai 2 fungsi tersebut, perlu arahan lebih lanjut dari Raperda tersebut sebagai kebijakan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. "Bagaimana juga Raperda ini mengatur distribusi barang penting?" ucapnya.

     

    Emil menyebutkan, dalam membangun pasar pusat distribusi diperlukan kajian menyeluruh mengenai dukungan daerah produsen, potensi wilayah yang dilayani juga penetapan lokasi penempatan pasar pusat distribusi. 

     

    Penetapan lokasi pasar pusat distribusi juga harus mempertimbangkan jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, pusat konsolidasi, dan distributor. "Kami belum melihat Raperda ini menyentuh keterkaitan dengan sektor lain terutama bidang perhubungan," pesan Emil.

     

    Dari contoh keberadaan pasar pusat distribusi yang ada di provinsi lain yang dibangun namun belum dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur transportasi di sekitarnya, Emil pun mengatakan bahwa masalah tersebut terutama terkait jalan tol harus bisa diantisipasi.

     

    "Ini salah satu masalah yang harus diantisipasi dalam Raperda ini agar akses para pelaku usaha dapat terfasilitasi," katanya.

     

    Selain itu, di era digitalisasi keberhasilan penyelenggaraan pasar pusat distribusi pun harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Sistem informasi diperlukan untuk mengintegrasikan kegiatan dalam sistem logistik. 

     

    Emil mengusulkan dalam Raperda tersebut pembangunan sistem informasi logistik dibicarakan dengan pihak terkait agar kegiatan koordinasi dan operasional untuk menjamin ketersediaan barang dan stabilitas harga di pasar dapat optimal.

     

    Sementara itu, Raperda tentang Pasar Pusat Distribusi ini akan kembali dibahas DPRD dan Pemprov Jabar pada rapat paripurna yang rencananya digelar akhir November mendatang. Agenda utama rapat paripurna nantinya menghadirkan jawaban fraksi-fraksi terhadap pandangan Gubernur Jabar tentang Raperda Pasar Pusat Distribusi tersebut. (*)

    Oleh: JuaraNews / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Lantik 141 Kades, Ridwan Kamil : Desa di Jabar Harus Naik Kelas
    Pemulihan KBU, Perlu Pendekatan Multidimensi
    Jadikan HAM sebagai Dasar Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat
    Jabar Raih Penghargaan Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah
    Pemprov Jabar Fasilitasi Kerja Sama Dong A University dengan UPI dan Telkom University

    Editorial


    • Teladani Semangat Pahlawan
      Teladani Semangat Pahlawan

      HARI Minggu (10/11/2019) ini bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November mencatat peristiwa besar.