JuaraNews, Bandung – Bawaslu Jabar menyebut tiga daerah termasuk kategori rawan pelanggaran a Pilkada Serentak 2020, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Pangandaran.

"Kalau dilihat dari potret Pilkada 2015, dari delapan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020, yang paling tinggi tingkat pelanggarannya adalah di Indramayu," ungkap Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat Lolly Suhenty di Bandung, Rabu (13/11/2019).

Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantispasi terjadi pelanggaran pilkada serentak tahun depan dengan sistem yang dibuat oleh Bawaslu RI, yaitu penyusunan indeks potensi pelanggaran. "Penyusunan indeks potensi pelanggaran ini bermafaat untuk penyusunan strategi pengawasan serta dalam penindakan pelanggaran pemilu," ujar Lolly, seperti dikutip wjtoday.com.

Jika Kabupaten Indramayu masuk dalam daerah paling rawan terjadi pelanggaran pilkada, kata Lolly, Kota Depok adalah daerah yang tercatat paling minim pelanggaran pilkada. Menurut dia, Pilkada Serentak 2015 akan menjadi acuan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam memperketat pengawasan pemilu serta penyusunan strategi antsipasi pelanggaran pemilu.

"Terlebih lagi untuk daerah yang terdapat petahana sebagai bakal calon kepala daerah, pelanggaran curi start kampaye, dan netralitas ASN besar kemungkinan terjadi," sebutnya.

Oleh karena itu, dia  berharap keberadaan indeks pontesi pelanggaran pemilu bisa menekan angka pelanggaran di delapan kabupaten/kota Jawa Barat yang menyelenggara Pilkada Serentak 2020. "Dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, mampu melahirkan pemilu yang demokratis," tegasnya. (*)

ude