Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Kolaborasi Kunci Pempov Jabar Tertibkan Aset Daerah
    Pj sekda Jabar Daud Achmad

    Kolaborasi Kunci Pempov Jabar Tertibkan Aset Daerah

    • Kamis, 14 November 2019 | 07:01:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menertibkan aset-aset dan barang milik daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemda Provinsi Jabar mencegah tindak pidana korupsi.

     

    Demikian dikatakan Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jabar Daud Achmad usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (13/11/19).

     

    “Rapat ini dilaksanakan karena diketahui bersama, fokus utama pencegahan korupsi oleh Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi) KPK RI tahun 2019 adalah mengenai Barang Milik Daerah dan juga optimalisasi pendapatan daerah,” kata Daud.

     

    Menurut Daud, KPK RI telah menerbitkan surat perihal percepatan pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubenur/Bupati/Walikota se-lndonesia pada tanggal 26 Agustus 2019. Ada enam poin yang menjadi fokus dalam surat tersebut.

     

    Pertama adalah penyelesaian proses pengalihan BMD akibat alih kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian, penyelesaian permasalahan BMD antar Pemerintah Daerah akibat pemekaran wilayah. Ketiga, penyelesaian permasalahan BMD dengan instansi vertikal.

     

    “Keempat, penyelesaian permasalahan BMD yang dikuasai pihak lain atau pihak yang tidak berhak. Kelima, percepatan penyelesaian sertifikasi BMD berupa tanah. Lalu keenam, pelaksanaan pengamanan BMD baik fisik, legalitas, maupun administrasi,” ucapnya.

    Guna mewujudkan poin-poin tersebut, kata Daud, Pemda Provinsi Jabar berkolaborasi dengan semua pihak, seperti Badan Pertahanan Nasional, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Tujuannya supaya semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah aset.

     

    “Juga sebagai pengguna barang (OPD) pun harus memerhatikan aset-aset milik daerah yang dimiliki,” kata Daud mengakhiri.(*)

    Oleh: JuaraNews / bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Dokter Reisa Berbagi Tips Olahraga di Ruang Publik, Tetap Wajib Patuhi Protokol Kesehatan
    Kondisi 17 Peserta Didik dan Pelatih Secapa TNI AD yang Dirawat Akibat Covid-19 Sudah Membaik
    Ridwan Kamil Minta Pemkot Bandung Gelar Tes Massif di Secapa AD
    BMPI Lakuan Audiensi Dengan FPDIP DPRD Kota Bandung
    Diduga Dibunuh, Jenazah Jurnalis Metro TV Ditemukan di Pinggir Tol
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads