web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Kolaborasi Kunci Pempov Jabar Tertibkan Aset Daerah
    Pj sekda Jabar Daud Achmad

    Kolaborasi Kunci Pempov Jabar Tertibkan Aset Daerah

    • Kamis, 14 November 2019 | 07:01:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menertibkan aset-aset dan barang milik daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemda Provinsi Jabar mencegah tindak pidana korupsi.

     

    Demikian dikatakan Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jabar Daud Achmad usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (13/11/19).

     

    “Rapat ini dilaksanakan karena diketahui bersama, fokus utama pencegahan korupsi oleh Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi) KPK RI tahun 2019 adalah mengenai Barang Milik Daerah dan juga optimalisasi pendapatan daerah,” kata Daud.

     

    Menurut Daud, KPK RI telah menerbitkan surat perihal percepatan pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubenur/Bupati/Walikota se-lndonesia pada tanggal 26 Agustus 2019. Ada enam poin yang menjadi fokus dalam surat tersebut.

     

    Pertama adalah penyelesaian proses pengalihan BMD akibat alih kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian, penyelesaian permasalahan BMD antar Pemerintah Daerah akibat pemekaran wilayah. Ketiga, penyelesaian permasalahan BMD dengan instansi vertikal.

     

    “Keempat, penyelesaian permasalahan BMD yang dikuasai pihak lain atau pihak yang tidak berhak. Kelima, percepatan penyelesaian sertifikasi BMD berupa tanah. Lalu keenam, pelaksanaan pengamanan BMD baik fisik, legalitas, maupun administrasi,” ucapnya.

    Guna mewujudkan poin-poin tersebut, kata Daud, Pemda Provinsi Jabar berkolaborasi dengan semua pihak, seperti Badan Pertahanan Nasional, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Tujuannya supaya semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah aset.

     

    “Juga sebagai pengguna barang (OPD) pun harus memerhatikan aset-aset milik daerah yang dimiliki,” kata Daud mengakhiri.(*)

    Oleh: JuaraNews / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Hawatir Terlantar, Dinsos Jabar Sediakan Rumah Singgah Tampung Eks BRSPDSN Wyata Guna
    Jabar Resilience Culture Province Bakal Dirilis di 2020
    Polemik Wyata Guna, Biro Hukum Kemensos RI: Tidak Ada Pengusiran
    Satgas Citarum : Setiap Hari, 100 Ton Pempers Cemari Sungai Citarum
    Warga Terdampak Longsor di Bogor akan Direlokasi

    Editorial