web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Ingin Bebas Denda Pajak Kendaran Bermotor? Berikut Syarat dan Ketentuan
    JuaraNews/Abdul Basir Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko

    Ingin Bebas Denda Pajak Kendaran Bermotor? Berikut Syarat dan Ketentuan

    • Jumat, 8 November 2019 | 18:03:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung- Pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat kembali memberikan pengapus denda biaya pajak kendaraan bermotor bagi seluruh pengendara yang terlambat dalam membayar PKB.

     

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko mengatakan,Pengapusan denda biaya pajak kendaraan bermotor akan dimulai pada tanggal 10 November sampai dengan 10 Desember mendatang. Salah tujuanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak tepat pada waktunya.

     

    "Kami mengadakan program dobbel untung yaitu pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon untuk pokok pajak.Ini kesempatan untuk masyarakat segera untuk memutihkan kembali status surat kendaraan lebih legal," katanya Hening di acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Jumat (8/11/2019).

     

    Dikatakanya, Pembebasan biaya denda pajak meliputi pengurangan pokok PKB, dan pembebasan sanksi admisistratif berupa denda PKB. Untuk pembayaran 5 tahunan PKB (ganti STNK) melalui Samsat induk wilayah Kabupaten/kota sesuai alamat STNK.

     

    Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat agar menggunakan kesempatan tersebutm sehingga, nantinya taat pajak bisa dimulai diawal tahun 2020 pajaknya sudah putih kembali.

     

    "Ini sebuah kesempatan untuk memberikan peluang kepada masyarakat yang memang menunggak tapi bingung haru bagaimana mana," tutupnya

     

    Berikut adalah syarat dan ketentuan bebas denda pajak kendaraan:

    1. Diperuntukkan bagi seluruh Wajib Pajak (Orang Pribadi, Badan dan Pemerintahan) yang
    mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    2. Meliputi Pengurangan Pokok PKB dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda PKB.

    3. Tidak berlaku bagi Kendaraan Bermotor baru.

    4. Pajak ditetapkan maksimal 4 (Empat) Tahun bagi Waljib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran 5 (lima) tahun atau lebih dari masa berlaku.

    5. Dokumen yang harus dibawa:
    - Untuk Balik Nama: (KTP Copy, STNK Asli, BPKB Asli, Cek Fisik dan Kuitansi Pembelian).
    - Untuk Perpanjangan Tahunan: (KTP Asli, STNK Asli).

    - Untuk Perpanjangan 5 Tahunan: (KTP Asli, STNK Asli, BPKB Asli dan Cek Fisik).

    6. Berlaku mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.(*)

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Peduli Banjir Jabodetabek, Pos Indonesia Serahkan Bantuan
    Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Pertamax jadi Rp9.200 per Liter
    Wagub Jabar Berharap KKP Angkat Potensi Pesantren untuk Budidaya Ikan
    Pembangunan Desa dan Wisata Jurus Jabar Hadapi 2020
    Gubernur Jabar Serahkan Tambahan 30 Bus Wisata Tahap Kedua

    Editorial