web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Jabar Kekurangan Petugas Penyuluh Kehutanan
    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum

    Jabar Kekurangan Petugas Penyuluh Kehutanan

    • Kamis, 7 November 2019 | 14:35:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Jumlah petugas penyuluh untuk mengelola kehutanan di Jawa Barat minim, Pasalnya banyak petugas ASN penyuluh kehutanan mengalami pensiun dari 700 pertugas kini tersisa 248.

     

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri Musyawarah Wilayah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) DPW Jawa Barat Tahun 2019 mengatakan, jumlahnya tersebut kurang ideal, untuk sekelas provinsi yang memiliki penduduk terbanyak dan salah satu wilayah terluas di Indonesia.

     

    "Hari ini saya mendengar kurangnya penyuluhan di Jawa Barat karena dari 700 penyuluhan di Jabar tinggal 248 itu yang PNS karena banyak yang pensiun," katanya Kamis (7/11/2019).

     

    Menurutnya, petugas penyuluh tetap bekerja dengan tupoksinya menjaga hutan, diakui pontensi hutan di Jabar ini sangat banyak tetapi akhir-akhir ini agak sedikit menurun, Dengan berbagai macam kebutuhan kegiatan tidak menutup kemungkinan ada yang melanggar ataupun pelanggan hukum sehingga hutan kondisi seperti ini.

     

    Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh kehutanan tersebut juga dibantu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM).

     

    "Jumlah mereka juga masih kurang," katanya. Untuk itu, Pemprov Jabar sangat butuh SK Gub agar bisa secepatnya merekrut mereka, agar terwujud petani hutan sejahtera dan rimbawan juara.

     

    Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Epi Kustiawan mengataka, kekurangan jumlah ASN penyuluh kehutanan itu sudah terjadi sejak 2008.

     

    "Awalnya ada 740 orang, sekarang hanya tersisa 248 orang," jelasnya. Berkurangnya ASN penyuluh kehutanan itu terjadi karena, perekrutannya memang tidak ada lagi.

     

    Kondisi tersebut, jelas dia, juga sudah diupayakan lewat program passing, tetapi jumlahnya tetap belum mencukupi. "Passing adalah ASN yang berminat untuk menjadi penyuluh kehutanan," jelas dia.

     

    Epi juga mengatakan selain kekurangan ASN Penyuluh Kehutanan, Pemprov Jabar juga kekurangan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

     

    "Jumlah mereka juga masih kurang," katanya.

     

    Tidak hanya itu, payung hukum untuk tenaga PKSM ini juga belum ada, sehingga kita belum bisa menganggarkan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka.

     

    "Karena mereka ini, dulunya dibawah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Seiring perubahan regulasi, sekarang mereka menjadi tanggungjawab provinsi," jelasnya.

     

    Untuk itu, Dinas Kehutanan Jawa Barat berupaya di tahun 2019 ini berupaya untuk mencarikan payung hukum, berupay keputusan gubernur (Kepgub).

     

    "Diusahakan tahun 2019 ini kepgub itu sudah bisa diterbitkan, mudah-mudahan bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2020, mendatang," tutupnya. (*)

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Terkait


    Berita Lainnya


    Indramayu Daerah Paling Rawan Pelanggaran Pilkada
    Antisipasi Kecurangan Pilkada, Bawaslu Siapkan Sekolah Kader Pengawas
    Pengamat : Pemerintah Perlu Gandeng Perguruan Tinggi Kaji Pilkada Langsung
    Kolaborasi Kunci Pempov Jabar Tertibkan Aset Daerah
    Sarling di Sukabumi: Atalia Keliling Pasar, Posyandu, hingga Objek Wisata