Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Ridwan Kamil Diminta Evaluasi TAP & TAJJ

    • Senin, 4 November 2019 | 14:37:00 WIB
    • 0 Komentar


    Ridwan Kamil Diminta Evaluasi TAP &  TAJJ
    Bucky Wibawa Karya Guna JuaraNews/Abdul Basir

    JuaraNews, Bandung - Sekretaris Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar Bucky Wibawa Karya Guna menyarankan Ridwan Kamil melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Jabar. Termasuk soal tim akselerasi pembangunan (TAP) maupun tim akselerasi Jabar Juara (TAJJ).

     

    Hal tersebut muncul soal adanya isu sejumlah anggota DPRD Jabar yang akan menyampaikan hak interpelasi kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

     

    "Saya kira memang harus dievaluasi oleh Pak Gubernur dengan menyeruaknya isu interpelasi ini," ucap Bucky, Senin (4/11/2019).

     

    Menurutnya, terkait dengan TAP bentuk kepemimpinannya Ridwan Kamil, pihaknya mengaku masih melihat dalam 1 tahun ke depan apakah dapat membantu percepatan pembangunan Jabar atau tidak.

     

    Yang jelas, katanya, TAP bukan tim teknis, tetapi tugasnya hanya memberikan masukan kepada gubernur mengenai pembangunan di Jabar.

     

    "Adanya Tim TAJJ apakah turun dari TAP apa bukan tetapi informasi dulu saya bicara dengan Prof Asep Warlan, katanya TAJJ ini tidak ada hubungannya struktural dengan TAP," ucapnya.

     

    Menurutnya, TAP dibentuk dengan keputusan Gubernur, sementara TAJJ dibentuk atas dasar keputusan dinas yang direkrut sesuai dengan kebutuhan di masing-masing dinas terkait.

     

    Disinggung soal DPRD bisa tidak membubarkan TAP dan TAJJ apabila menyalahi aturan yang ada, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur.

     

    "Bisa saja dibubarkan karena itu dengan keputusan Gubernur, tinggal Gubernur mau tidak membubarkan ini," kata Bucky.

     

    Makanya, yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada Gubernur bahwa misalnya ada distorsi TAP dan TAJJ.

     

    "Kalau misalnya ada temuan di lapangan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Saya kira tidak sungkan-sungkan kami akan menyampaikan itu kepada Gubernur informasi yang kami dapat," tandasnya. (*)

     

    Oleh: abdul basir / bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    IKA Muda Unpad Dukung Ridwan Kamil Jabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara
    Gubernur Ridwan Kamil Pertimbangkan Bangun Kampung Inggris di Jabar
    Kena Sanksi dari PDIP lalu Minta Maaf, Arteria Dahlan Dilaporkan ke Polisi
    Dorong Melek Digital, Atalia Minta Ibu-ibu Jangan Curahkan Kekesalan di Media Sosial
    Kesbangpol Jabar Fokus Cegah Penyebaran Paham NII di Garut
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads