Syaikhu Dukung Aturan Calon Kepala Daerah tak Boleh Zina dan Mabuk

  • Senin, 21 Oktober 2019 | 20:21:00 WIB
  • 0 Komentar


Syaikhu Dukung Aturan Calon Kepala Daerah tak Boleh Zina dan Mabuk
Ahmad Syaikhu JN

JuaraNews, Jakarta - Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu mendukung rencana revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 tentang tambahahan syarat calon kepala daerah tidak boleh pernah melakukan perbuatan pidana diantaranya judi, mabuk, pengguna dan pengedar narkoba, hingga berzina.

"Saya lihat rencana ini lahirkan pro dan kontra. Tapi wacana revisi ini justru harus didukung penuh oleh semua pihak karena memberikan keuntungan bagi masyarakat. Saya mendukung rencana revisi ini," Kata politisi dari Dapil Jabar 7 ini di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Menurut Ketua DPW PKS Jawa Barat ini, setidaknya ada beberapa alasan kuat kenapa ia mendukung wacana revisi PKPU tersebut.

"Pertama, negara kita berdasarkan Pancasila. Sila Pertama berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai agama jadi landasan kita. Semua agama pastinya tidak membolehkan pengikutnya berbuat amoral seperti berzina dan mabuk," terangnya.

Kedua, menurut Syaikhu, setiap perhelatan Pilkada selalu menghabiskan banyak uang. Tahun 2018 lalu saat Pilkada serentak dilaksanakan, dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 20 Triliun."Sangat menyedihkan jika dengan anggaran sebesar itu tapi tidak melahirkan pemimpin terbaik yang bermoral."

Ketiga, menurut Syaikhu, rakyat berhak mendapatkan pemimpin terbaik tanpa cacat."Dengan demikian, mereka akan mendapatkan panutan atau teladan. Juga mampu membawa kemaslahatan," tegasnya.**

ude

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
Cancel reply
0 Komentar
Tidak ada komentar
Berita Lainnya
Kampung Tangguh Jaya Dinilai Mampu Tekan Laju Penularan Covid-19 di Bodebek
Tinjau Lokasi Pengungsian di Subang, PPLIPI Jabar Serahkan 100 Paket Sembako
Duit Pajak Digondol Koruptor di Kemenkeu, Anggota DPR Ini Geram
Kembangkan Teknologi Biogro, Balai Mektan Berhasil Tingkatkan Produksi Padi Hampir 100 %
Cukai Rokok Dinaikkan, Komisi XI: Pemerintah Juga Harus Beri Insentif Bagi Petani Tembakau
Berita Terdahulu

Editorial


    Pos Indonesia kanan

    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads