web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe

    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe

    • Senin, 16 September 2019 | 16:13:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi serius petisi penandatanganan secara online di website change.org meminta agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati diganti namanya menjadi Bandara BJ Habibie.

    Ridwan Kamil ataupun Emil sapaannya mengatakan usulan tersebut searah dengan pemikiran dirinya yang menginginkan mengganti BIJB dengan nama presiden ke-3 RI. Hal itu dikarenakan Bandara tersebut masih menggunakan nama daerah yaitu Kertajati.

    "Saya sudah dengar (petisi online meminta agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajatidiganti namanya menjadi Bandara BJ Habibie) memang sejalan dengan apa yang memang saya pikirkan hanya butuh proses saja," ucap Emil kepada wartawan di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung,Senin (16/09/2019).

    Menurutnya, memberikan nama Habibie pada sebuah tempat akan sangat layak. Pasalnya, Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam perjalan hidup Presiden RI ke-3 itu.

    "Saya kira ide baik ini akan di-follow up karena dalam pandangan saya juga beliau bertemu cintanya di Jabar, sebelum ke Jerman sekolah di Jabar, mendirikan IPTN di Jabar," katanya.

    Untuk itu, Emil bakal membicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat agar usulkan tersebut bisa di tindakanjuti lebih jauh.

    "Nanti kita bicarakan dengan DPRD (Jabar) karena butuh kesepahaman, Tapi intinya idenya diapresiasi dan akan kami tindaklanjuti," tutupnya (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Terkait


    Berita Lainnya


    Koni Jabar Yakin Bisa Pertahankan Juara Umum
    CPNS Jabar Harus Punya Visi Juara Lahir dan Batin
    Lantik 141 Kades, Ridwan Kamil : Desa di Jabar Harus Naik Kelas
    Pemulihan KBU, Perlu Pendekatan Multidimensi
    Jadikan HAM sebagai Dasar Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat