web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Mahasiswa Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi

    Mahasiswa Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi

    • Senin, 16 September 2019 | 12:41:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung-Konsolidaasi Mahasiswa Universitas Padjajaran (UNPAD) layangkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Anggota DPRD RI periode 2014-2019 dalam komitmen memberantas Korupsi.

    Juru Bicara Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Luthfi mengatakan KPK merupakan amanat dari Reformasi pasca runtuhnya Rezim Otoriter yang sarat KKN yaitu Rezim Orde Baru.

    "Dalam perjalanannya, KPK berhasil menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya masyarakat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, ketika kepolisian dan kejaksaan kehilangan kredibilitas," Dalam keterangnya diterima wartawan, Senin (16/09/2019).

    Dikatakanya, Keberhasilan KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi tentu membuat pihak-pihak yang bersekongkol merampok uang rakyat merasa terganggu, oleh karena itu kerap kali usaha-usaha pelemahan terhadap KPK dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

    Semisal, Kasus mantan salah satu pimpinan KPK Antasari Azhar yang didakwa merancang pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen dan divonis 18 tahun penjara.

    Selanjutnya, Polemik penetapan Calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan Januari 2015 lalu yang dua hari setelahnya, pimpinan KPK Abraham Samad menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi saat beliau masih menjabat Kabiro Binkar SDM Polri tahun 2006 terkait isu rekening gendut.

    Selian itu, Dua pimpinan KPK ditersangkakan oleh Kabareskrim yang baru diangkat yaitu Komjen Pol. Budi Waseso karena berbagai kasus di masa lampau. Ketua KPK Abraham Samad ditersangkakan dikarenakan terjerat kasus pemalsuan dokumen dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditahan karena kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi semasa menjadi advokat.

    "Kasus penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan yang sampai saat ini belum ada titik terang siapa pelakunya,"ungkapnya.

    Kini, di ujung pengabdiannya wakil rakyat senayan, ujung-ujung mengajukan langkah inisiatif, untuk revisi UU KPK dan Presiden RI Joko Widodo menyetujuinya.

    Revisi menyangkut empat point krusial yaitu terkait keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dan status pegawai KPK.

    “Semua itu, bukan lagi bentuk upaya pelemahan terhadap KPK, melainkan sudah pada tahap merampas entitas yang dimiliki KPK sebagai komisi independen pemberantas korupsi,” kata.

    Tidak hanya itu, Luthfi juga menegaskan, pemilihan Irjen Firli Bahuri oleh Pansel Calon Pimpinan KPK, yang kemudian ditetapkan oleh DPR sebagai Ketua KPK, semakin memperkeruh polemik yang ada.

    "Padahal, Firli Bahuri oleh Pimpinan KPK sebelumnya telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik," Tegasanya.

    Melihat dari itu, Mempertimbangkan berbagai hal tersebut kami dari Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan ini menyatakan.

    Pertama, Bahwa Pemerintahan Joko Widodo beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengkhianati amanat Reformasi untuk memberantas korupsi apabila Revisi Undang-Undang KPK terus dilanjutkan.

    Kedua, Bahwa kami sebagai mahasiswa tidak mempercayai komitmen Pemerintahan Joko Widodo beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberantas korupsi apabila Revisi Undang-Undang KPK terus dilanjutkan.

    Ketiga, Bahwa kami  sebagai mahasiswa akan bergerak dan  tidak akan diam apabila Mosi Tidak Percaya ini tidak dihiraukan pihak-pihak terkait khususnya pihak Pemerintah. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Rumah Deret Jadi Langkah Pemkot Bandung Tangani Kawasan Kumuh
    Koni Jabar Yakin Bisa Pertahankan Juara Umum
    CPNS Jabar Harus Punya Visi Juara Lahir dan Batin
    Lantik 141 Kades, Ridwan Kamil : Desa di Jabar Harus Naik Kelas
    Pemulihan KBU, Perlu Pendekatan Multidimensi

    Editorial


    • Teladani Semangat Pahlawan
      Teladani Semangat Pahlawan

      HARI Minggu (10/11/2019) ini bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November mencatat peristiwa besar.