Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Wagub Uu: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penting

    • Selasa, 10 September 2019 | 15:40:00 WIB
    • 0 Komentar


    Wagub Uu: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penting
    Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan istimewa/humas pemprov jabar

    JuaraNews, Bandung – Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, perlindungan ketenagakerjaan perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik pekerja formal atau penerima upah maupun pekerja informal atau bukan penerima upah via jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Karena itu, Uu mengapresiasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2019. Menurut dia, program tersebut mampu meningkatkan kepedulian semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    "Terutama yang berada di lingkup pemerintahan daerah yang telah mendapatkan honor, insentif untuk didorong menjadi peserta sehingga apabila terjadi risiko sosial pekerja tidak kehilangan peluang manfaat perlindungan," ucap Uu saat menghadiri Sosialisasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2019-BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Hilton, Kota Bandung, Selasa (10/9/2019).

    Uu mengatakan, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaa di Jabar belum 100 persen. Masih ada pekerja formal maupun informal yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Karena itu, Uu mengajak seluruh stakeholder untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jabar. Sebab, kata dia, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja adalah tugas bersama.

    Saat ini, ada 20,9 juta penduduk Jabar yang bekerja. Rinciannya, 10,8 juta pekerja formal dan 10,1 juta pekerja informal. "Jumlah tersebut adalah jumlah pekerja Jawa Barat yang harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Uu.

    "Saat ini terdapat 50 persen pekerja formal atau setara 5 juta pekerja yang mendapat jaminan sosial, sementara sektor informal atau bukan penerima upah terdapat 95 persen atau setara 9,5 juta pekerja yang sudah mendapat jaminan sosial," tambahnya.

    Uu menyebut Pemprov Jabar memiliki peran dalam aspek regulasi. Salah satunya adalah membuat kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian semua pihak akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan, perusahaan harus mematuhi regulasi yang berlaku.

    "Dan para pekerja dapat meningkatkan etos kerja yang berdampak pada produktivitas," tutupnya. (*)

    Oleh: JuaraNews / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ridwan Kamil Targetkan 2023 Seluruh Desa di Jabar Miliki BUMDes
    Gubernur Ridwan Kamil: Masa Depan Ekonomi Indonesia ada di Desa
    Pemprov Jabar Bangun SDM dan Energi Terbarukan dari PI 10 Persen Migas
    IDC AMSI 2021: Peluang Ekonomi Digital Indonesia Masih Terbuka Lebar
    Ridwan Kamil Izinkan Namanya jadi Merek Produk UMKM, Mulai dari Cimol sampai Toko Galon Kang Emil
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021
      iklan qposaja

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads