web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Iwa Karniwa Tersangka, Daud Achmad Plt Sekda Jabar
    istimewa Emil didampingi Wagub Uu dan Asda saat jumpa pers

    Iwa Karniwa Tersangka, Daud Achmad Plt Sekda Jabar

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan proses pemerintahan di Pemprov Jabar tak akan terganggu dengan ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan pembangunan Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Emil mengaku telah menginstruksikan jajarannya, agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik, kendati orang nomor tiga di Jabar harus menjalanai proses hukum.

    "Semua menunggu informasi terkait apa yang terjadi. Pertama saya baru dapat kabar tadi malam terkait status dari KPK untuk Pak Iwa Karniwa selaku Sekda, terkait permasalahan pengembangan Meikarta," kata Emil saat membuka konferensi pers didampingi Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan para asisten daerah di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (30/72019).

    "Kami pastikan penyelenggaraan pemerintahan tak terganggu, karena sistem birokrasi di Pemprov Jabar punya sistem yang sudah diantisipasi," tandas Emil.

    Seusai penetapan tersangka tersebut, jelas Emil, Iwa Karniwa segera dinonaktifkan dan fokus menghadapi proses hukum. Sedangkan tugasnya sebagai Sekda akan ditangani oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Asisten Daerah (Asda) I bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Setda Pemprov Jabar, Daud Achmad.

    "Kami pun sudah konsultasi ke Kemendagri soal ini, dan arahan mereka, Pak Iwa agar fokus pada masalah hukumnya. Sementara tugas administrasi pemerintahan (Plt Sekda) ditangani oleh Pak Daud Achmad sampai waktu yang belum bisa ditentukan," ungkap Emil.

    Iwa sendiri merupakan pejabat Pemprov Jabar pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi sejak Gubernur-Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menjabat pada September 2018 lalu. Emil pun mengatakan, kasus yang melibatkan Iwa Karniwa terjadi sebelum masa kepemimpinannya. Meski begitu, Emil mengaku prihatin atas persoalan tersebut.

    "Kasus ini merupakan dinamika pemerintahan sebelum kami (Emil-Uu menjabat Gubernur-Wakil Gubernur Jabar). Kami turut prihatin terhadap situasi seperti ini," ungkap Emil.

    Emil sendiri mengaku sudah bertemu dengan Iwa. Emil sudah nenyampaikan perihal penggantian di posisinya Sekda Jabar selagi Iwa fokus terhadap kasus hukumnya.

    "Intinya beliau memahami per hari ini status posisi sebagai sekda akan diatur sedemikian rupa agar pembangunan Jabar bisa berjalan, sehingga Pak Iwa bisa berkonsentrasi penuh terhadap permasalahan hukum terhadap dirinya," ujar Emil

    Iwa Disebut Terima Suap Rp900 Juta dari Pemkab Bekasi
    Sebelumnya diberitakan, KPK resmi menetapkan status Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Iwa diduga menerima Rp900 juta terkait dengan pengurusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi, untuk memuluskan pembangunan megaproyek Meikarta.

    "Tersangka IWK (Iwa Karniwa) diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

    Perda RDTR Kabupaten Bekasi tersebut diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta yang dilakukan PT Lippo Cikarang yang merupakan anak perusahaan Lippo Group. Iwa sendiri diduga menerima Rp900 juta dari mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili. Sebelumnya disebutkan uang yang berasal dari proyek Meikarta tersebut diterima Iwa sebesar Rp1 miliar. Namun dari fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, terungkap birokrat Pemkab Bekasi hanya memberikannya Rp900 juta dari permintaan sebesar Rp1 miliar.

    "Neneng melalui perantara menyerahkan uang kepada tersangka IWK dengan total Rp 900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," sebut Saut.

    Selain Iwa, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto sebagai tersangka. Toto diduga menyetujui pemberian suap kepada birokrat Pemkab Bekasi berkaitan dengan proses perizinnan proyek Meikarta.

    "Tersangka BTO (Bartholomeus Toto) melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," jelas Saut.

    Saut menyebut pada awal pengurusan izin Meikarta diperlukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati Bekasi yang saat itu dijabat Neneng Hassanah Yasin. Toto diduga KPK menyanggupi pemberian suap sebesar Rp10,5 miliar.

    "Tersangka BTO diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk USD dan rupiah dengan total Rp10,5 miliar," ucap Saut.

    Dengan ditetapkannya Iwa Karniwa dan Bartholomeus Toto, kini tersangka kasus suap Meikarta bertambah menjadi 11 orang. Sembilan tersangka kini berstatus terpidana setelah disidang dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung, dengan hukuman yang bervariasi. Mereka berasal baik dari jajaran birokrat Pemkab Bekasi maupun dari pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak perusahaan PT Lippo Cikarang.

    Dari unsur pejabat Pemkab Bekasi saat itu, mulai dari Bupati Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala PMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Damkar Sahat Maju Banjarnahor, dan Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili. Sedangkan dari unsur pengembang, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; pegawai Lippo Group Henry Jasmen P Sitohang; serta dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitradjaja Purnama. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    MUI Jabar Berharap Programnya Disinergikan Wapres
    Gerindra Belum Siapkan Kader di Pilkada Jabar
    Pamor akan Daki Gunung di Jawa, Bali, & Lombok
    Revisi UU KPK Hasil Revisi DPR Resmi Berlaku Kamis Ini, BEM SI Gelar Demo Lagi
    UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Kamis Ini

    Editorial