web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Iwa Karniwa jadi sebagai Tersangka Kasus Meikarta
    net Iwa Karniwa saat jadi saksi pada sidang Meikarta

    Iwa Karniwa jadi sebagai Tersangka Kasus Meikarta

    JuaraNews, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi oleh Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (29/7/2019).

    KPK menduga Iwa Karniwa telah menerima uang suap sebesar Rp900 juta terkait pengurusan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi, agar pembangunan megaproyek Meikarta bisa berjalan mulus.

    "Tersangka IWK (Iwa Karniwa) diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (29/7/2019).

    Perda RDTR Kabupaten Bekasi tersebut diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta yang dilakukan PT Lippo Cikarang. Iwa sendiri diduga menerima Rp900 juta dari manntan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

    Sebelumnya disebutkan uang yang berasal dari proyek Meikarta tersebut diterima Iwa sebesar Rp1 miliar. Namun berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, terungkap birokrat Pemkab Bekasi hanya memberikannya Rp900 juta dari permintaan Iwa sebesar Rp1 miliar.

    "Neneng melalui perantara menyerahkan uang kepada tersangka IWK dengan total Rp 900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," sebut Saut.

    Hasil gambar untuk saut situmorang kpk tetapkan iwa karniwa jadi tersangka meikarta

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat mengumumkan penetapan tersangka Sekda Jabar Iwa Karniwa dan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dalam kasus suap perizinan pembangunan Meikarta di Kabypaten Bekasi, Senin (29/7/2019). 

    Selain Iwa, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dia diduga menyetujui pemberian suap kepada birokrat Pemkab Bekasi berkaitan dengan proses perizinnan proyek Meikarta, yang sebagiannya mengalir ke kantong Iwa.

    "Tersangka BTO (Bartholomeus Toto) melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," jelas Saut.

    Saut menyebut pada awal pengurusan izin Meikarta diperlukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati Bekasi yang saat itu Neneng Hassanah Yasin. Toto diduga menyanggupi pemberian suap sebesar Rp10,5 miliar.

    "Tersangka BTO diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah dengan total Rp10,5 miliar," ucap Saut.

    Dengan ditetapkannya Iwa Karniwa dan Bartholomeus Toto, kini tersangka kasus suap Meikarta bertambah menjadi 11 orang. Sembilan tersangka kini berstatus terpidana setelah disidang dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung, dengan hukuman yang bervariasi. Mereka berasal baik dari jajaran birokrat Pemkab Bekasi maupun dari pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak perusahaan PT Lippo Cikarang.

    Dari unsur pejabat Pemkab Bekasi saat itu, mulai dari Bupati Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala PMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Damkar Sahat Maju Banjarnahor, dan Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili. Sedangkan dari unsur pengembang, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; pegawai Lippo Group Henry Jasmen P Sitohang; serta dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitradjaja Purnama. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    MUI Jabar Berharap Programnya Disinergikan Wapres
    Gerindra Belum Siapkan Kader di Pilkada Jabar
    Pamor akan Daki Gunung di Jawa, Bali, & Lombok
    Revisi UU KPK Hasil Revisi DPR Resmi Berlaku Kamis Ini, BEM SI Gelar Demo Lagi
    UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Kamis Ini

    Editorial