web stats service from statcounter

Hot News


  • Jatinangor Mendadak Banjir, Warga Panik
    Jatinangor Mendadak Banjir, Warga Panik
    • 29 Februari 2020 | 05:00:00 WIB

    LUAPAN air sungai Cikeruh akibat hujan yang terjadi Jumat (28/2/2020) siang mengakibatkan banjir dadakan di kecamatan Jatinangor.

Inspirasi


    Pihak Ketiga Wajib Miliki Legal Standing & Relevan
    istimewa FDG Strategi Pengamanan Aset Negara di GIM Bandung

    Sengketa Aset Negara

    Pihak Ketiga Wajib Miliki Legal Standing & Relevan

    JuaraNews, Bandung – Kehadiran dan tekanan pihak ketiga, di luar penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon, dalam sengketa aset negara kerap memperkeruh situasi. Akhirnya, sengketa pun sulit mencapai titik penyelesaian.

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan A. Joni Minulyo mengatakan bahwa pihak ketiga yang hadir sudah seharusnya mempunyai legal standing atau relevansi dengan sengketa, baik penyelesaiannya lewat jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan.

    “Pihak lain bisa dilibatkan sepanjang memiliki relevansi. Sepanjang punya legal standing, sepanjang punya kekuatan hukum,” ucap Joni dalam acara Forum Discussion Group dengan topik Strategi Pengamanan Aset Negara Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Administrasi Negara di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Selasa (16/7/2019).

    Menurut Joni, pihak lain yang mempunyai legal standing atau relevansi dapat menjadi saksi fakta atau saksi ahli. Jika menjadi saksi fakta, pihak bersangkutan harus menceritakan apa yang dilihat dan didengarkan terkait aset yang menjadi sengketa.

    “Saksi fakta harus menceritakan kejadian. Begini-begini. Lalu, ada saksi lain enggak? Karena satu orang saksi, bukan saksi. Jadi harus ada saksi lain yang mendukung. Ada efeknya tentang bukti dan dalil yang dikeluarkan. Itu tentang kedudukan kelompok. Kalau ditanya, jawabannya enggak tahu. Wah gawat, tahu enggak kepentingannya dalam kasus,” kata Joni.

    Terkait saksi ahli, kata Joni, pihak ketiga harus dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan. Menurutnya, saksi ahli tidak perlu melihat dan mendengar kondisi aset yang menjadi sengketa secara langsung, tetapi pendapatnya tetap mendapatkan kedudukan di mata hukum.

    Maka itu, Joni menyatakan bahwa pihak ketiga yang tidak mempunyai legal standing atau relevansi, tetapi ikut serta dalam sengketa aset negara, maka pihak tersebut tidak bisa memengaruhi keputusan, baik di jalur pengadilan maupun luar pengadilan.

    “Kalau menyelesaikan ke pengadilan, kita percaya kepada pengadilan. Tapi, kalau di luar pengadilan, melalui musyawarah atau melalui arbitrase, kita percaya bahwa kita dapat menyelesaikan dengan damai,” tutupnya. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Jatinangor Mendadak Banjir, Warga Panik
    Dadang Kurniawan: Jawa Barat Perlu Tambah Rumah Sakit
    Pemprov Jabar Akan Mendata Warganya yang Tertahan di Turki dan Jedah
    Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar
    PZU dan YBM Bedah 10 Rumah Tidak Layak Huni

    Editorial