Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Editorial


      Dewan Desak OPD Tuntskan Anggaran Atas Catatan BPK
      irfan Suryanegara

      Dewan Desak OPD Tuntskan Anggaran Atas Catatan BPK

      JuaraNews, Bandung-DPRD Jawa Barat mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar untuk menuntaskan persoalan selisih anggaran sebesar Rp26 miliar yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jabar Tahun Anggaran 2018.

      Demikian dikatakan, Wakil Ketua Banggar DPRD Jabar Irfan Suryanagara, dalam keteranganya,  Selasa (18/6/2019).

      Menurutnya, Desakan tersebut, setelah BPK RI menemukan sejumlah pengerjaan proyek dan program OPD yang berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat adanya perbedaan pandangan antara OPD dan BPK RI yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan anggaran.

      "Ada beberapa pekerjaan yang menurut BPK angkanya seperti ini, ada yang menurut pemprov seperti ini. Ini harus dilakukan penyesuaian," Ujar Irfan

      Irfan melanjutkan, berdasarkan Rapat Banggar DPRD Jabar yang dilakasanakan, Rabu (12/6/2019) pihaknya meminta seluruh OPD yang menerima catatan BPK RI untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam 45 hari kerja.

      "Dalam rapat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK dan Banggar kemarin, meminta 45 hari harus sudah selesai. Apa-apa yang menjadi catatan BPK, terutama yang sifatnya administratif," tandasnya.

      Hal senada, diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar Daddy Rohanadi menyatakan, DPRD Jabar sudah menindaklanjuti catatan yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Jabar Tahun Anggaran 2018.

      Dia mengungkapkan, salah satu yang menjadi sorotan, yakni adanya temuan selisih anggaran sebesar Rp.26 miliar yang tersebar di sejumlah OPD.

      "DPRD Jabar merasa perlu mendorong Pemprov Jabar melalui OPD-OPD-nya, agar segera memperbaiki itu," ujar Daddy.

      Dia membeberkan, secara spesifik, temuan selisih anggaran sebesar Rp26 miliar tersebut terdapat di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) sebesar Rp20 miliar dan Rp6 miliar lainnya di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

      "Sikap Dewan atas catatan BPK adalah segera melakukan perbaikan dengan cara OPD memberikan time schedule. Jadi clear, masing-masing pihak siapa yang mekakukan jadi jelas dan kita akan tahu solusi dari permasalahan ini apa," paparnya seraya mengatakan,

      Ia juga mengatakan, pihaknya khawatir persoalan tersebut berujung pada masalah hukum jika tidak segera ditindaklanjuti (*)

      bas

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Reses, DPRD Jabar Serap Aspirasi dan Salurkan Bantuan Masker
      Soal Sanksi Tidak Pakai Masker, Begini Kata Wakil Ketua DPRD Jabar
      Sawah Susah Dapat Air, Petani Desa Pangkalan Kab Cirebon Minta Bantuan Pompa Air
      Legislator: Kegiatan Belajar di Rumah selama Pandemi Covid-19 Harus Dipertimbangkan
      Yod Mintaraga Apresiasi Pemprov Jabar Adakan Tes Massif Covid-19 di Pasar Tradisional
      Berita Terdahulu
      Iklan Kurnia

      Jabar Juara


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)