web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Editorial


      Dewan Desak OPD Tuntskan Anggaran Atas Catatan BPK
      irfan Suryanegara

      Dewan Desak OPD Tuntskan Anggaran Atas Catatan BPK

      JuaraNews, Bandung-DPRD Jawa Barat mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar untuk menuntaskan persoalan selisih anggaran sebesar Rp26 miliar yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jabar Tahun Anggaran 2018.

      Demikian dikatakan, Wakil Ketua Banggar DPRD Jabar Irfan Suryanagara, dalam keteranganya,  Selasa (18/6/2019).

      Menurutnya, Desakan tersebut, setelah BPK RI menemukan sejumlah pengerjaan proyek dan program OPD yang berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat adanya perbedaan pandangan antara OPD dan BPK RI yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan anggaran.

      "Ada beberapa pekerjaan yang menurut BPK angkanya seperti ini, ada yang menurut pemprov seperti ini. Ini harus dilakukan penyesuaian," Ujar Irfan

      Irfan melanjutkan, berdasarkan Rapat Banggar DPRD Jabar yang dilakasanakan, Rabu (12/6/2019) pihaknya meminta seluruh OPD yang menerima catatan BPK RI untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam 45 hari kerja.

      "Dalam rapat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK dan Banggar kemarin, meminta 45 hari harus sudah selesai. Apa-apa yang menjadi catatan BPK, terutama yang sifatnya administratif," tandasnya.

      Hal senada, diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar Daddy Rohanadi menyatakan, DPRD Jabar sudah menindaklanjuti catatan yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Jabar Tahun Anggaran 2018.

      Dia mengungkapkan, salah satu yang menjadi sorotan, yakni adanya temuan selisih anggaran sebesar Rp.26 miliar yang tersebar di sejumlah OPD.

      "DPRD Jabar merasa perlu mendorong Pemprov Jabar melalui OPD-OPD-nya, agar segera memperbaiki itu," ujar Daddy.

      Dia membeberkan, secara spesifik, temuan selisih anggaran sebesar Rp26 miliar tersebut terdapat di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) sebesar Rp20 miliar dan Rp6 miliar lainnya di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

      "Sikap Dewan atas catatan BPK adalah segera melakukan perbaikan dengan cara OPD memberikan time schedule. Jadi clear, masing-masing pihak siapa yang mekakukan jadi jelas dan kita akan tahu solusi dari permasalahan ini apa," paparnya seraya mengatakan,

      Ia juga mengatakan, pihaknya khawatir persoalan tersebut berujung pada masalah hukum jika tidak segera ditindaklanjuti (*)

      bas

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      DPRD Jabar Bentuk Tim Penyusun Tata Tertib
      DPRD Minta Pemprov Jabar Perhatian Tenaga Pendidik
      Finalisasi APBD-P 2019 Soroti Anggaran PON 2020
      Sesuai Aturan 100 Dewan Jabar Teriman PIN Emas
      DPRD Apresiasi Meningkatnya APBD Pemprov Jabar

      Jabar Juara