web stats service from statcounter

Hot News


  • Berburu Kemenangan di Laga Tandang
    Berburu Kemenangan di Laga Tandang
    • 18 Agustus 2019 | 12:17:00 WIB

    LAGA seru bakal terjadi di di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Minggu (18/8/2019) malam, saat PSM menjamu Persib pada pada Pekan 15 Liga 1 2019

Inspirasi


    Prabowo-Sandi Ajukan 15 Petitum Permohonan
    net Hakim MK memula sidang sengketa Pilpres 2019

    sidang sengketa pilpres 2019

    Prabowo-Sandi Ajukan 15 Petitum Permohonan

    JuaraNews, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

    Kuasa hukum calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi sebagai pihak pemohon, Bambang Widjojanto, membacakan 15 petitum permohonannya di ruang sidang pleno. Pembacaan dilakukan setelah memaparkan pokok-pokok permohonan gugatannya dalam sidang pendahuluan.

    Obyek sengketa yang pemohon ajukan untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

    Lebih jauh, karena terkait, perlu juga dimintakan pemblasan atas Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

    "Tentu saja pembatalan yang dimohonkan dalam perkara ini adalah hanya untuk keputusan dan berita acara KPU tersebut yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata BW, saat membacakan permohonan.

    Ke-15 petitum dalam permohonan gugatan yang diperbaiki tersebut, yakni:
    1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

    2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wapres, anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 sepanjang terkait dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

    3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
    1. Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48%)
    2. Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52%) dengan jumlah 132.223408 (100%).

    4. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif.

    5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2019.

    6. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

    7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

    8. Atau menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis dan masif.

    9. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

    b Memerintahkan kepada termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024

    11. Atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

    12. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia atau setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

    13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

    14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang.

    15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara khususnya namun tidak terbatas pada Situng.

    "Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," tutup Bambang membacakan petitum permohonannya.

    Image result for sidang mk sengketa pilpres 2019

    Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi memaparkan pokok-pokok permohonan gugatannya dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

    Dalam pemaparannya, BW mengungkapkan, terdapat 5 bentuk kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif oleh paslon 01. "Kami mendalilkan, dalam Pilpres 2019 ini, yang berkompetisi bukanlah paslon 01 dengan paslon 02, tetapi adalah antara paslon 02 dengan Presiden petahana Joko Widodo lengkap dengan fasilitas dan aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan," papar BW.

    Bentuk kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah, pertama, penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah. Kedua, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketiga, ketidaknetralan aparatur negara, polisi, dan intelijen, keempat, pembatasan kebebasan media dan pers, kelima, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

    "Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata dia.

    BW juga mengungkapkan kejanggalannya terkait sumbangan dana kampanye Jokowi-Maruf. Dia menilai, terdapat ketiaksesuaian antara total harta kekayaan pribadi Jokowi dengan besaran dana kampanye yang disumbangkan.

    Ia menjelaskan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Joko Widodo yang diumumkan KPU pada 12 April 2019, tercatat total harta kekayaan mencapai Rp50 miliar dengan kas dan setara kas sebanyak Rp6 miliar.

    Kemudian, dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 25 April 2019 menunjukkan sumbangan pribadi Jokowi berbentuk uang mencapai Rp19,5 miliar dan berupa barang sebesar Rp25 juta.

    "Menjadi janggal ketika kas dan setara kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah Rp6 miliar, tertanggal 12 April 2019, mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp19 Miliar pada 25 April 2019. Dalam waktu 13 hari bertambah Rp13 miliar," ujar Bambang saat membacakan permohonan sengketa.

    Bambang juga menyoroti adanya sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp 18.197.500.000 dan perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp 19.724.404.138. Dia mengutip hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 Januari 2019 yang menduga perkumpulan Golfer TRG dan perkumpulan Golfer TBIG adalah dua perusahaan milik Wahyu Sakti Trenggono, yakni PT Tower Bersama Infrastructure dan Teknologi Riset Global Investama.

    Diketahui Wahyu Sakti Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Dalam analisis ICW, kata Bambang, patut diduga sumbangan dari dua perkumpulan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya dan penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp2,5 miliar.

    Selain itu, Bambang menyoroti 3 kelompok penyumbang dana kampanye Jokowi-Maruf, yaitu Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng dan Pengusaha Muda Semarang. Masing-masing menyumbangkan dana kampanye sebesar Rp5 miliar, Rp15,7 miliar, dan Rp13 miliar. Namun, ia mengatakan, ketiga kelompok tersebut memiliki alamat, NPWP dan nomor identitas pimpinan kelompok yang sama.

    "Sudah sangat jelas adanya kecurangan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok sebesar Rp 25 miliar," kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

    Soal hasil rekapitulasi suara, BW menjelaskan, berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki kubu 02, Prabowo-Sandi unggul dari paslon nomor 01, Jokowi-Ma'ruf. Menurut dokumen C1 milik kubu 02, Prabowo-Sandiaga mendapatkan suara sebanyak 68.650.239 (52 persen). Sementara Jokowi-Ma'ruf memperoleh 63.573.169 (48%) dari jumlah total suara sah 132.223.408.

    Data yang dimiliki kubu 02 berbeda dengan data hasil perolehan suara yang diumumkan KPU. KPU menyatakan, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.607.362 suara (55,50 persen). Sementara Prabowo-Sandiaga mendapatkan 68.650.239 suara (44,50 persen). Jumlah suara sah dalam Pilpres 2019 versi KPU sebanyak 154.257.601.

    Selisih suara hingga 16.957.123 suara tersebut, menuurut kubu 02 karena Pemilu 2019 penuh kecurangan. "Ada sekitar 5.268 TPS, di mana suara pemohon atau suara pasangan capres/cawapres 02 yang hanya berjumlah 0," demikian bunyi dalil gugatan yang ditandatangani BW dam kawan-kawan.

    Menurut BW, hal itu terjadi di sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Boyolali. Hal itu juga terjadi di Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumut serta berbagai daerah lainnya.

    "Fakta ini merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kukat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari pemohon (bukti P-145),"

    Tim Prabowo juga menuding KPU telah membuat TPS siluman sebanyak 2.984 buah. Hal itu dari perbandingan TPS berdasarkan penetapan KPU dengan Situng KPU. Dalam surat KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019, ada 810.352 TPS. Tapi dalam situng KPU, asda 813.336 TP di seluruh Indonesia.

    "Berdasarkan uraian tersebut ada perbedaan jumlah TPS yang diakui Termohon (KPU-red) dengan Situng Termohon. Jadi ada indikasi kuat terdapat 2.984 TPS siluman atau sekitar 895.200 suara siluman yang berada di TPS a quo. Temuan ini sangat merugikan jumlah perolehan suara dari Pemohon (Bukti P-143)," ujarnya.

    Image result for sidang mk sengketa pilpres 2019

    Ketua KPU Arief Budiman menanggapi paparan dari tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi. 

    KPU Keberatan, TKN Jokowi-Maruf Percaya Diri
    Sementara itu, KPU mengaku keberatan dengan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandi. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, bakal menyampaikan keberatan dalam proses persidangan nanti. "Secara umum kami keberatan. Nanti itu akan disampaikan di persidangan," kata Arief.

    Sepaham dengan Arief, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid beralasan, keberatan pihaknya karena meyakini, hukum acara MK terkait PHPU Pilpres tidak memberi kesempatan adanya perbaikan permohonan.

    "Kami meyakini, hukum acara Mahkamah Konstitusi PHPU Pilpres tidak memberi kesempatan adanya perbaikan permohonan. Pasti kami menyampaikan keberatan," jelas Pramono.

    Lebih lanjut Pramono akan mengamati jalannya persidangan dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon. Bila permohonan yang dibacakan Pemohon, dalam hal ini BPN Prabowo-Sandi sampai pada permohonan perbaikan pada tanggal 10 Juni kemarin, dan Hakim MK memberi kesempatan KPU untuk menanggapi, maka keberatan akan disampaikan.

    "Kita lihat di sini nanti apa diberi kesempatan memberikan tanggapan atas permohonan pemohonan yg dibacakan pada hari ini," ungkap Pramono.

    Sedangkan Kuasa hukum paslon 01 Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra dengan percaya diri mengatakan, dalil-dalil gugatan yang dibacakan oleh Pemohon dapat dengan mudah ia patahkan lantaran hanya berisi asumsi lemah. "Semuanya dapat dipatahkan. Karena semuanya itu berupa asumsi saja, lemah sekali," kata Yusril.

    Sebab menurutnya, segala tudingan pelanggaran Pemilu yang dituduhkan, harus disertakan bukti kuat. Ia mengambil contoh poin permohonan yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandi terkait dugaan kecurangan Pemilu, lewat pembayaran tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil. Katanya, perkara permohonan tersebut juga harus dijabarkan pembuktiannya oleh paslon 02.

    Satu persoalan yang harus dibuktikan ialah perihal apakah pembayaran THR itu menyebabkan terjadinya peningkatan suara dari elemen PNS, serta dimana saja terjadinya. "Kalau terjadi, maka terjadi di mana saja sampai kecurangan itu betul-betul terjadi terstruktur dan terukur? Tidak bisa hanya berasumsi," tegas Yusril.

    Image result for sidang mk sengketa pilpres 2019

    Ketua MK Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).

    Sidang Dilanjutkan Selasa Pekan Depan
    Ketua MK sekaligus Ketua Majelis Hakim dalam sidang sengketa Pilpres 2019, Anwar Usman, memutuskan sejumlah kesimpulan sebagai bahan untuk sidang selanjutnya pada Selasa (18/6/2019) mendatang.

    Setidaknya, ada 3 agenda pada sidang gugatan Pilpres 2019 yang kedua. Yaitu mendengarkan jawaban atau tanggapan dari termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan yang dibacakan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

    Selain itu, juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait, yaitu kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf serta Bawaslu. Terakhir, pengesahan alat bukti dari KPU, TKN Jokowi-Ma'ruf, serta tambahan dari BPN Prabowo-Sandiaga.

    "Agendanya untuk mendengarkan jawaban termohon, kemudian keterangan pihak terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari termohon, terkait, dan mungkin ada tambahan dari pemohon," kata Anwar Usman dalam sidang.

    MK sendiri merombak jadwal sidang seusai tim hukum Prabowo-Sandi memaparkan petitum baru di luar dokumen yang telah diserahkan pada 24 Mei 2019. Keputusan itu ditegaskan MK menyikapi protes tim kuasa hukum KPU atas permohonan baru Prabowo-Sandi .

    "Majelis sudah bermusyawarah permohonan termohon (KPU) dikabulkan sebagian, artinya (batas penyerahan jawaban) tidak hari Senin (17/6/2019), tetapi hari Selasa (18/6/2019). Tadi kan yang diminta hari Rabu, yang dikabulkan hari Selasa. Jawaban permohonan itu disampaikan sebelum sidang, yakni pukul 09.00 WIB, termasuk pihak terkait dan Bawaslu," ujar Anwar.

    "Jadwal jadi bergeser semua, jadi oleh kepaniteraan semua jadwal akan disesuaikan," ucap Anwar lagi.

    Keputusan itu dibuat usai majelis hakim menskors sidang selama 10 menit. Lalu keputusan diterima semua pihak. Tim kuasa hukum dari KPU, Jokowi-Ma'ruf, dan Bawaslu menyatakan siap memberikan jawaban terhadap gugatan baru Prabowo.

    "Baik, kalau sudah tidak ada lagi sidang selanjutnya sesuai musyawarah majelis ditunda Selasa 18 juni jam 09.00 WIB. Kami menyampaikan untuk jawaban paling lambat sebelum jam 09.00, agendanya mendengar jawaban termohon dan keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta pengesahan alat bukti terkait, termohon, terkait dan tambahan dari pemilu," ujar Anwar menutup persidangan. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Atalia: Cegah Hoaks dengan T-H-I-N-K
    Di Bekasi, Bunga Telang Disulap jadi Kerajinan
    Atalia Ajak Kader PKK Sukseskan Program Kampung KB
    Ini Dia Pemenang Piala Humas Jabar 2019
    Pemprov Luncurkan Jabar Open Data

    Editorial