ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
    net ilustrasi

    ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

    JuaraNews, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menngingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalani aturan yang ada, salah satunya tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran,

    Hal tersebut, kata dia, tertuang dalam surat imbauan dari Komisi Pemberantasa Korusi (KPK).

    “Saat Lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Syafruddi di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Selain itu, Syafruddi juga meminta para aparatur negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga, karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan kecelakaan.

    Menurutnya, terdapat beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman pulang ke kampung halaman, seperti sepeda motor yang dimasukan ke gerbong kereta, untuk kemudian digunakan pada saat tiba di kota tujuan. Selain itu, dapat menggunakan bus, kereta api, atau memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi.

    Hal lain yang dilarang untuk ASN adalah menerima bingkisan atau parsel Lebaran, sebab dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.

    Lebih lanjut Menteri Syafruddin mengajak para ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar hanya menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, dan untuk bingkisan dapat dikembalikan ke pihak yang mengirim.

    “Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima resiko masing-masing yakni dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Syafruddin.

    Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran No B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel yang termasuk gratifikasi. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Idulfitri 1441 Hijriah, KBRI Dar es Salaam Bagikan Paket Sembako untuk WNI di Tanzania
    Gubernur Ridwan Kamil Gelar 'Open House' Daring
    Saat Warga Lebaran, Pangandaran Diguncang Gempa Bumi
    Gubernur Ridwan Kamil Shalat Idulfitri di Rumah Dinas
    Ridwan Kamil Ajak Seniman dan Budayawan Cegah Persebaran COVID-19
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads