blog counter

Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik



    ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
    ilustrasi net

    JuaraNews, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menngingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalani aturan yang ada, salah satunya tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran,

    Hal tersebut, kata dia, tertuang dalam surat imbauan dari Komisi Pemberantasa Korusi (KPK).

    “Saat Lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Syafruddi di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Selain itu, Syafruddi juga meminta para aparatur negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga, karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan kecelakaan.

    Menurutnya, terdapat beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman pulang ke kampung halaman, seperti sepeda motor yang dimasukan ke gerbong kereta, untuk kemudian digunakan pada saat tiba di kota tujuan. Selain itu, dapat menggunakan bus, kereta api, atau memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi.

    Hal lain yang dilarang untuk ASN adalah menerima bingkisan atau parsel Lebaran, sebab dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.

    Lebih lanjut Menteri Syafruddin mengajak para ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar hanya menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, dan untuk bingkisan dapat dikembalikan ke pihak yang mengirim.

    “Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima resiko masing-masing yakni dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Syafruddin.

    Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran No B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel yang termasuk gratifikasi. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Pemprov Jabar Targetkan Penurunan Stunting 14 Persen di 2024
    Tekan Korupsi, Mendagri Dorong Digitalisasi di Lingkungan Pemerintah
    Atasi Sampah di 4 Daerah, Pemprov Jabar Gandeng Waste4Change dan Sungai Watch
    IKA Muda Unpad Dukung Ridwan Kamil Jabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara
    Gubernur Ridwan Kamil Pertimbangkan Bangun Kampung Inggris di Jabar
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads