web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Mantan Bupati Bekasi Divonis 6 Tahun Penjara
    cnnindonesia Neneng Hasanah mendengarkan vonis majelis hakim

    Kasus Suap Meikarta

    Mantan Bupati Bekasi Divonis 6 Tahun Penjara

    JuaraNews, Bandung - Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dengan divonis hukuman 6 tahun penjara atas kasus suap proyek Meikarta dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (29/5/2019).

    Majelis hakim menyatakan Nenang terbukti bersalah menerima suap perizinan proyek Meikarta. Selain dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara, Neneng juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta, serta dicabut hak politiknya dalam jabatan politik apa pun selama 5 tahun. Pencabutan hak politik itu dijalani seusai Neneng menjalani hukuman pidana.

    Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Neneng 7 tahun 6 bulan.

    "Mengadili terdakwa Neneng Hasanah Yasin hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara," ucap hakim saat membacakan amar putusannya.

    Hakim menyatakan, Neneng terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau melanggar Pasal 12 huruf b UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Neneng terbukti bersalah menerima suap Rp10,630 miliar dan 90 ribu Dolar Singapura, terkait proyek perizinan Meikarta. Uang itu diterima dari E Yusuf Taufik yang berasal dari Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi yang merupakan pengembang Meikarta. Pemberian uang terkait pengurusan izin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) seluas 83,4 hektare.

    Majelis hakim Tardi (hakim ketua), Judijanto Hadilaksana dan Lindawati (hakim) anggota, juga mencabut hak politik Neneng untuk dipilih

    "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Neneng Hasanah Yasin berupa pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa Neneng Hasanah Yasin selesai menjalani pidana pokoknya," sambung hakim.

    Majelis hakim pun menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Neneng karena selama persidangan dianggap tidak mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga, Neneng maupun terdakwa lainnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan justice collaborator.

    Image result for neneng hasanah yasin divonis 6 tahun penjara

    Neneng Hasanah (kanan) bersama 4 mantan anakl buahnya yang merupakan pejabat Pemkab Bekasi, yakni Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor, dan Neneng Rahmi Nurlaili saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (29/5/2019). (foto:kumparan)

    Empat Anak Buah Neneng Divonis 4,5 Tahun
    Majelis hakim yang dipimpin Ketua Tarfi tersebut juga menjatuhkan vonis untuk 4 mantan pejabat Pemkab Bekasi yang merupakan anak buah Neneng Hasanah terkait penerimaan suap proyek perizinan Meikarta.

    Keempat terdakwa yakni Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), dan Neneng Rahmi Nurlaili (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Bekasi). Mereka masing-masing divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

    Vonis terhadap anak buah Neneng itu pun lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

    "Menyatakan terdakwa Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor, dan Neneng Rahmi Nurlaiali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Tardi.

    Majelis hakim mengatakan, Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Damkar Sahat Banjarnahor, Kepala Dinas PUPR Jamaludin dan anak buahnya, Kabid Perumahan Neneng Rahmi Nurlaeli bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

    Keempat terdakwa menerima suap perizinan IMB hingga alat proteksi pemadam kebakaran di 53 tower kondominium Meikarta. Dalam perkara ini, Dewi Tisnawati terbukti menerima Rp400 juta terkait pengurusan 53 IMB, Sahat Banjarnahor senilai Rp636 juta terkait suap pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran, Neneng Rahmi Nurlaili Rp170 juta, dan Jamaludin menerima Rp1 miliar lebih terkait pengurusan sarana teknis, siteplan dan block plan.

    Atas vonis tersebut, jaksa KPK Yadyn menilai putusan hakim mengadopsi tuntutan dan replik dari tim jaksa KPK. KPK masih menunggu putusan lengkap diterima untuk kemudian berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait upaya hukum.

    "Soal putusan 6 tahun dan 4,5 tahun untuk terdakwa, itu sudah 2/3 dari tuntutan kami," ujar Yadyn.

    Keempat anak buahnya menyatakan pikir-pikir menyikapi vonis hakim tersebut.
    Neneng Hasanah sendiri, melalui kuasa hukumnya, Luhut Sagala, belum mengambil sikap. Tim pengacara bersama Neneng Hasanah akan berdiskusi terlebih dulu untuk menentukan banding atau tidak atas vonis tersebut.

    "Belum diputuskan apakah akan menerima vonis atau banding. Mungkin dalam waktu dekat kami memutuskan apakah menerima atau banding," ujar Luhut kepada wartawan seusai sidang.

    Soal vonis tersebut, Luhut menila menilai terlalu berat. "Enam tahun itu tinggi ya. Bu Neneng juga menganggap ini (hukuman) terlalu berat karena Bu Neneng baru melahirkan anak. Bu Neneng menganggap terlalu berat," tandasnya.

    Luhut mengemukakan, selama ini Neneng Hasanah bersikap terbuka dan kooperatif terkait kasus tersebut. Namun, keterbukaan dan kooperatifnya Neneng dalam penyidikan oleh KPK maupun di persidangan tak dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan putusan.

    "Putusan hakim tidak mempertimbangkan Bu Neneng sudah bekerja sama dengan penyidik, menyampaikan semua yang tidak diketahui penyidik. Ini tidak dipertimbangkan oleh KPK, begitu juga hakim. Harapan kami, setidaknya (sikap Neneng) dijadikan pertimbangan meringankan bagi Bu Neneng. Tapi nyatanya tidak. Jadi ini di luar harapan kami lah," papar Luhut.

    Bupati Bekasi Non-aktif Neneng Hasanah Yasin dan 4 anak buahnya tengah mendengarkan vonis yang dijatuhkan hakim.

    KPK bakal mengembangkan penyelidikan kasus suap perizinan proyek Meikarta, kepada pihak-pihak yang diduga turut menerima suap dari pihak pengembang PT Lippo Cikarang. (foto:kompas.com)

    KPK Sasar Pihak Lain yang Terlibat Suap
    Sementara itu, seusai hakim menjatuhkan vonis kepada kelima tersangka, KPK bakal mengembangkan kasus ini dan memastikan bakal mengejar pihak lain yang diduga terlibat kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Pengembangan kasus ini terus dilakukan KPK.

    "Dalam kasus suap terkait perizinan Meikarta ini, kami juga sedang terus kembangkan peran-peran pihak lain, selain yang sudah diproses," kata Juru Bicar KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

    Febri mengatakan jaksa bakal memberikan analisis dan rekomendasi terkait kasus ini pada Pimpinan KPK. Setelah itu, barulah dilakukan pembahasan terkait kelanjutan kasus ini.

    "Nanti jaksa akan ajukan analisis dan rekomendasinya pada pimpinan. Sepanjang ada bukti yang ditentukan pasti akan ditelusuri," tandas Febri.

    Dalam putusannya, majelis hakim sendiri menyebut adanya uang yang mengalir ke sejumlah pihak, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa, sejumah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan DPRD Jabar. Khusus untuk Iwa, Hakim menyatakan Sekda Jabar menerima Rp1 miliar guna pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

    "Untuk urusan RDTR, Neneng Rahmi dan Hendry Lincoln menerima uang dari PT Lippo Cikarang yang selanjutnya uang diberikan kepada Iwa Karniwa senilai Rp1 miliar melalui Waras Wasisto (anggota DPRD Jabar) dan Sulaeman (anggota DPRD Bekasi)," ucap hakim saat membacakan putusannya. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Jabar Minta Penambahan Kwota Haji
    Lantik Dewan Pendidikan, Emil Titipkan 4 Dimensi
    Kecewa, Relawan Gurka Tarik Dukungan dari Emil
    Pihak Ketiga Wajib Miliki Legal Standing & Relevan
    Tingkat Kemiskinan Turun, Jabar Gencar Bangun Desa

    Editorial