web stats service from statcounter

Hot News


  • Persib Bawa 22 Pemain hadapi Persebaya di Bali
    Persib Bawa 22 Pemain hadapi Persebaya di Bali
    • 15 Oktober 2019 | 18:38:00 WIB

    TIM Persib membawa 22 pemain ke Bali untuk melakoni laga tandang kontra Persebaya yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (18/10/2019).

Inspirasi


    BPN Prabowo-Sandi Resmi Ajukan Gugatan ke MK
    net Tim Kuasa Hukum BPN saat daftarkan gugatan ke MK

    BPN Prabowo-Sandi Resmi Ajukan Gugatan ke MK

    JuaraNews, Bandung - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam.

    Permohonan sengketa itu diajukan sekitar pukul 22.35 WIB atau hanya sekitar 1,5 jam dari batas waktu penutupan pendaftaran pada Jumat pukul 24.00 WIB.

    Perwakilan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, dipimpin adi Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Selain itu, hadir tim hukum, yaitu mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto, serta 7 anggota tim hukum, salah satunya mantan Menkumham Denny Indrayana. Hadir juga juru BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Hanya saja, Prabowo tidak ikut mendaftarkan gugatan ke MK. Prabowo memilih bersilaturahmi dengan keluarga Ustaz Arifin Ilham yang sedang berkabung.

    Dalam berkas pengajukan permohonan PHPU, tim kuasa hukum BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan 51 bukti. Bukti tersebut diserahkan secara langsung Ketua Tim Kuasa Hukun BPN, Bambang Widjojanto kepada Panitera Muda MK, Muhidin.

    "Secara resmi saya sertakan permohonan berikut alat bukti," kata Bambang Widjojanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

    BW -sapaan akrab Bambang Widjojanto- awalnya tak terlalu menjelaskan secara detail apa saja alat-alat bukti tersebut. Namun, dia memberikan sedikit gambaran. "Ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Dan ada saksi fakta dan juga saksi ahli," kata BW.

    BW juga mengatakan pihaknya terbuka kemungkinan untuk menambah jumlah alat bukti. "Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, dan menambahkan apa-apa yang penting dan diperlukan dalam mengungkap proses kebenaran di Mahkamah Konstitusi," kata BW.

    Pada saat pendaftaran, Penitera MK Kasianur Sidauruk mengungkapkan, untuk mengajukan PHPU, pihak pemohon harus menyertakan sejumlah persyaratan yang dibuat 12 rangkap. Seperti surat permohonan, daftar bukti dilenhkapi alat bukti.

    Pihak MK, kata Kasuanur, akan mulai memproses permohonan dari BPN pada 11 Juni mendatang. "Sejak 11 Juni akan dilakukan proses yang dihutung selama 14 hari kerja. Sidang pertama akan digelar pada tanggal 14 yakni pemeriksaan pendahuluan. Lalu tanggal 17 sampai 21, tahapan pemeriksanaan persidangan yang memeriksa substansi atai pokok perkara. Selanjuta akan diputuskan pada 28 Juni," jelas Kasianur.

    Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres setelah kalah suara dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara. Adapun jumlah pemilih yang berada di dalam ataupun luar negeri mencapai 199.987.870 orang.

    Sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 158.012.506 orang. Dari total suara yang masuk, 3.754.905 suara tidak sah sehingga jumlah suara sah sebanyak 154.257.601 suara.

    Dua Tuntutan Prabowo-Sandi
    Tim Advokasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ali Lubis, membeberkan apa saja yang akan menjadi tuntutan kubu pasangan Prabowo-Sandi. Ali Lubis menegaskan, pihaknya akan mencoba membuktikan ada tidaknya pelanggaran dalam pemilu 2019. Ia lantas memaparkan dua hal yang akan diminta oleh pihak 02 dalam gugatannya.

    "Kalau memang (kecurangan) masif di hampir separuh wilayah Republik Indonesai ini, itu nanti kita ke Mahkamah Konstitusi bahwasanya kita minta yang pertama kita membatalkan dulu SK dari KPU," ungkap Ali Lubis.

    "Yang kedua kita kan meminta juga, kalau memang memungkinkan kita minta diskualifikasi, karena berdasarkan pembuktian TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) tersebut," paparnya.

    Ali Lubis mengaku, akan ada banyak bukti yang disampaikan oleh pihaknya. "Contoh kemarin kan beredar di relawan kami, ada video dugaan-dugaan kecurangan kan banyak tuh, itu akan kami hadirkan. Daerah mana, saksinya siapa," ujar Ali Lubis. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    DPRD Jabar Tetapkan AKD Periode 2019-2024
    Wagub Prihatin Bupati Indramayu Terkena OTT
    Akselarasi Investasi untuk Stabilkan Ekonomi Jabar
    Jabar bakal Gelar West Java Investment Summit 2019
    Ineu : APK Pendidikan Tinggi di Jabar Masih Rendah

    Editorial