web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    BPN Prabowo-Sandi Tolak Hasil Rekapitulasi KPU
    net Prabpwp-Sandi saat menggelar jumpa pers

    BPN Prabowo-Sandi Tolak Hasil Rekapitulasi KPU

    JuaraNews, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (21/5/2019) dini hari.

    Saksi BPN Prabowo-Sandi, Azis Subekti menyampaikan penolakan mereka lakukan untuk melawan tindakan yang mencederai proses demokrasi pada Pemilu 2019. KPU sendiri telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

    "Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kebohongan, dan untuk melawan tindakan-tindakan apa saja yang mencederai demokrasi," kata Azis dalam rapat di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

    Azis meminta maaf kepada saksi peserta pemilu lainnya atas keputusan politik BPN. Ia meminta maaf karena takut mengganggu peserta lainnya. Keputusan BPN itu juga diikuti oleh para partai politik pendukung. Setelah Partai Gerindra, secara berturut-turut, saksi dari PKS, PAN, dan Berkarya menyatakan tidak akan menandatangani hasil rekapitulasi. Sedangkan Partai Demokrat yang juga masuk koalisi pengusung Prabowo-Sandi, menandatangani hasil rekapitulasi.

    "Pemilu presiden dan wakil presiden ditandatangan oleh Ketua dan Komisioner KPU RI lengkap. Kemudian saksi paslon 01 atas nama I Gustu Putu Arta," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat.

    "Ditanda tangan oleh PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, Demokrat atas nama Andi Nur Pati, PBB atas nama MS Aji Martono, PKPI," terangnya.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dapat dipastikan pasamham calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin memenangi Pilpres 2019. dengan raihan 55,50 persen atau 85.607.362 suara.

    Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memeroleh 44,50 persen atau 68.650.239 suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 suara atau 11 persen. Namun, kepastian penetapan pemenang Pilpres 2019 atau Presiden dan Wakil Presiden Terpilih masih harus menunggu penetapan KPU pada 25 Mei 2019 mendatang. Hal itu jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Prabowo Ajukan Gugatan ke MK
    penolakan juga disampaikan secara khusus oleh capres Prabowo. Hal itu ditegaskan Prabowo saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

    Prabowo mengatakan, BPN Prabowo-Sandi telah menyampaikan untuk memberi kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki seluruh proses, sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil. Namun hingga pada saat terakhir tidak ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memperbaiki proses tersebut.

    "Oleh karena itu sesuai dengan apa yang pernah kami sampaikan pada tanggal 14 Mei 2019 yang lalu di hotel Sahid Jaya, kami pihak paslon 02 menolak semua hasil perhitungan suara pilpres yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 21 mei 2019 dini hari tadi," kata Prabowo.

    Selain itu, lanjut Prabowo, pihaknya melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam menyikapi hasil pilpres. Adapun langkah yang diambil adalah mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Sikap kita ke depan hukum dan upaya konstitusional lainnya itu akan kami laksanakan untuk membuktikan kebenaran bahwa kita sungguh-sungguh benar-benar menjunjung tinggi kehidupan hukum dan kehidupan demokrasi," ucap Prabowo.

    Sedangkan Sandiaga Uno melalui akun Instagram-nya menyampaikan, meski KPU telah menetapkan hasil akhir rekapitulasi suara Pemilu 2019, perjuangan belumlah berakhir.

    Sandi menyatakan bakal tetap berada di samping Prabowo. Ia juga mengatakan bakal tetap di samping Prabowo untuk menuntut terjadinya demokrasi yang jujur dan adil.

    "Perjuangan belum berakhir. Saya akan selalu berjuang di samping Pak Prabowo hingga titik darah penghabisan demi pendewasaan demokrasi di negeri ini dan terciptanya sistem demokrasi yang jujur & adil.

    Tidak ada niat sekecilpun kami menjadikan kontestasi politik ini untuk mencari kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah milik Allah. Kami hadir di sini untuk memperjuangkan harapan besar masyarakat Indonesia yakni ekonomi yang lebih baik, serta pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyatnya sendiri," tulisnya. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Pemprov Jabar Pastikan Persiapan Natal dan Tahun Baru 2020 di Semua Sektor
    Bahas Revitalisasi Situ Bagendit & Kalimalang, Emil Gelar Pertemuan dengan Kementerian PUPR
    DPRD Jabar Dukung Penuh Situs Gunung Padang  Jadi Destinasi Wisata Unggulan Kelas Dunia
    Tersangka Suap Proyek Meikarta Minta Penyidik KPK Transparan dan Jujur
    4 Kriteria Ibu Kota Negara Menurut Gubernur Jabar

    Editorial


    • Teladani Semangat Pahlawan
      Teladani Semangat Pahlawan

      HARI Minggu (10/11/2019) ini bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November mencatat peristiwa besar.