web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


    • Marhaban Ya Ramadan
      Marhaban Ya Ramadan

      DATANGNYA bulan suci Ramadan ini begitu istimewa bagi kaum muslimin. Banyak makna yang terdapat di Bulan Puasa ini.

      DPRD Terima Aksi Demo Kosolidasi Mahasiswa Unpad

      DPRD Terima Aksi Demo Kosolidasi Mahasiswa Unpad

      JuaraNews, Bandung-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjajaran menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sebagai bukti kegagalan dalam demokrasi Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Selasa (30/4/2019).

      Demonstran menuntut KPU untuk bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi tegas atas kegagalan penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, 300 lebih petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.

      Unjuk rasa diterima Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Puadz.

      Menurut Yusuf, tuntutan pengunjukrasa dapat menyampaikan keluhan maupun tuntutannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DAN Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihaknya memahami atas yang sedang terjadi dalam berdemokrasi di Indonesia. Persoalan yang berkaitan dengan DPRD Provinsi beberapa waktu lalu sudah melakukan pengawasan dalam persiapan menjelang pemilu.

      “Secara teknis kita awasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu saja,” ujar Yusuf.

      Dia menambahkan, partai politik dalam hal ini memang ada edukasi terhadap masyarakat. Tetapi lebih jauhnya bukan pada kewenangan partai politik tetapi penyelenggara pemilu.

      Adapun peserta pemilu baik legislatif maupun presiden ada anggaran untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Namun, keterbatasan anggaran juga yang tidak dapat menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah.

      “Karena kami tidak berwenang secara langsung untuk menyelenggaraka sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi ranahnya eksekutif,” ucapnya.

      Koordinator aksi Kosnsolidasi Mahasiswa Unpad, Farid menyebutkan, pemerintah baik pusat mauppun daerah harus bertanggung jawab atas tragedi banyaknya korban meninggal dari penyelenggaraan pemilu tersebut.

      “Bahwa nyawa manusia tidak dapat diukur dalam nominal,” ujar Farid.

      Dia menambahkan, bahwa partai elite politik juga tidak mempertajam keterbelahan ditingkat bawah demi kepentingan elit dan merekontruksi cara pandang masyarakat agar dapat diminimalisir potensi disintegrasi sosial.

      “Karena itu, kami mengajak kepada masy arakat agar berpikir kritis dalam mengawal demokrasi dan mengawasi penyelenggaraan pemilu,” katanya.

      Sementara itu, saat aksi ujukrasa berlangsung DPRD Prov Jabar tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA 2018. (*)

      bas

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      DPRD Menyambut Baik Pemindahan Penerbangan Ke BIJB
      Dewan Desak Pemprov Perhatikan Nasib Peternak Ayam
      Pelayanan Perizinan Terkendala Egosektoral
      BUMDES Harus Mampu Memajukan Ekonomi Desa
      TPPAS Nambo akan Beropasi Penuh Juni 2020

      Gedung Sate


      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).