PNS, TNI-Polri, dan Pensiunan Dapat Gaji ke-13 - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    PNS, TNI-Polri, dan Pensiunan Dapat Gaji ke-13
    net

    PNS, TNI-Polri, dan Pensiunan Dapat Gaji ke-13

    JuaraNews, Jakarta - Ada kabar gembira bagi para abdi negara dan pensiunan termasuk pensiunan janda/duda jelang Hari Raya Idul Fitri 2019 ini. Pemerintah memutuskan memberikan tunjangan atau gaji ke-13 kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI-Polri, serta para pensiuanan pada bulan Juni mendatang.

     

    Gaji ke-13 tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan zaman. Karena itu, pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan.

     

    Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani PP No 35/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 19/2016. Dalam PP itu disebutkan, gaji ke-13 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

     

    “Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas,” bunyi Pasal 3 ayat (2) PP ini.

     

    “Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (5) PP ini.

     

    PP ini menegaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji ke-13 yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sementara yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

     

    &ldquo Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 2 PP No 35/2019 yang telah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 6 Mei 2019. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Pekan Depan, Jabar Masuk  Tatanan Normal Baru
    Tatanan Normal Baru di Jabar Disertai Pengendalian COVID-19
    Disdik Jabar Siapkan Skenario Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru
    Tatanan Normal Baru Terus Dimatangkan, Pemprov Jabar Lakukan Penyesuaian PSBB
    Dampingi Presiden Resmikan Mall, Emil Siapkan Tatanan Normal Baru di Jabar
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads