web stats service from statcounter

Hot News


  • Mahasiswa KKN UPI Gelar Pelatihan Sikat Gigi
    Mahasiswa KKN UPI Gelar Pelatihan Sikat Gigi
    • 21 Juli 2019 | 10:21:00 WIB

    KULIAH Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bekerjasama dengan jajaran Pengajar TK Az-Zahra gelar latihan sikat gigi.

Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Pengusaha Diminta Beri THR 2 Pekan sebelum Lebaran
    (net) Menaker M Hanif Dhakiri

    Pengusaha Diminta Beri THR 2 Pekan sebelum Lebaran

    JuaraNews, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya maksimal 2 pekan atau H-14 sebelum Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 6 Juni 2019 mendatang.

    Pada regulasi yang ditetapkan pemerintah yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pembayaran THR harus dilakukan paling lambat H-7.

    “Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Hanf, Rabu (8/5/2019).

    Menaker menegaskan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih secara terus-menerus tapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

    Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12  bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1  bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

    “Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” kata  Menaker.

    Menurut Menaker, dirinya akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.

    “Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Menaker. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Mahasiswa KKN UPI Gelar Pelatihan Sikat Gigi
    Oded M Danial: Dirgahayu Paguyuban Pasundan
    Jabar Minta Penambahan Kuota Haji
    Lantik Dewan Pendidikan, Emil Titipkan 4 Dimensi
    Kecewa, Relawan Gurka Tarik Dukungan dari Emil

    Editorial