Pengusaha Diminta Beri THR 2 Pekan sebelum Lebaran - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Pengusaha Diminta Beri THR 2 Pekan sebelum Lebaran
    (net) Menaker M Hanif Dhakiri

    Pengusaha Diminta Beri THR 2 Pekan sebelum Lebaran

    JuaraNews, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya maksimal 2 pekan atau H-14 sebelum Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 6 Juni 2019 mendatang.

    Pada regulasi yang ditetapkan pemerintah yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pembayaran THR harus dilakukan paling lambat H-7.

    “Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Hanf, Rabu (8/5/2019).

    Menaker menegaskan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih secara terus-menerus tapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

    Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12  bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1  bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

    “Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” kata  Menaker.

    Menurut Menaker, dirinya akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.

    “Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Menaker. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Disdik Jabar Siapkan Skenario Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru
    Tatanan Normal Baru Terus Dimatangkan, Pemprov Jabar Lakukan Penyesuaian PSBB
    Dampingi Presiden Resmikan Mall, Emil Siapkan Tatanan Normal Baru di Jabar
    Cegah Arus Balik, Penyekatan Perbatasan di Jabar Ditingkatkan
    Tekan Potensi Penyebaran COVID-19 Setelah Idulfitri dengan Tes Massif
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads