web stats service from statcounter

Hot News


  • Prabowo-Sandi Ajukan 15 Petitum Permohonan
    Prabowo-Sandi Ajukan 15 Petitum Permohonan
    • 15 Juni 2019 | 02:57:00 WIB

    MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Pelantikan Bupati Ciamis-Wali Kota Bogor Ditunda
    net Ridwan Kamil

    Pelantikan Bupati Ciamis-Wali Kota Bogor Ditunda

    JuaraNews, Bandung - Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Ciamis dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor ditunda hingga usai pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April mendatang.
     
     
    Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan, penundaan pelantikan kedua kepala daerah hasil Pilkada serentak 2018 tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 131/2473/SJ. Isinya yakni penundaan pelantikan yang semula 7 April 2019 menjadi setelah pemilu 2019, dengan alasan faktor keamaman yakni untuk menjga kondusivitas di daerah.
     
    "Itu surat instruksi Kemendagri kepada seluruh republik Indonesia. Jadi berlaku tidak hanya di Jabar surat edaran itu, berlaku untuk seluruh Republik Indonesia," kata Emil seusai apel gabungan pengamanan pemilu di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (22/3/2019).
     
    Di Jabar sendiri, kata Emil, ada 3 kepala daerah yang pelantikannya ditunda. Ketiganya yakni Bupati-Wabup Ciamis terpilih Herdiyat Sunarya-Yana D Putra, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya-Dedie Rachim dan Bupati-Wabup Cirebon Sunjaya Purwadisastra-Imron Rosyadi. Sunjaya diketahui tengah menjalani persidangan atas kasus jual-beli jabatan.
     
    "Karena Jabar pasti bagian yang terdampak dan akibatnya ada 3 daerah yang pelantikannya kemungkinan tertunda yaitu kabupaten Cirebon, Kota Bogor, dan Kabupaten Ciamis. Jadi mohon tidak dilokalisir seolah-olah hanya itu, ini adalah edaran tugas, gubernur menjalankan perintah dari pemerintah pusat sesuai dengan kondisi pertimbangan yang ada," tuturnya.
     
    Emil menambahkan, Kemendagri membuka masukan-masukan dari unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kabupaten/Kota yang pelantikannya ditunda. "Jika ada masukan-masukan dari muspida Kota dan Kabupaten yang terdampak, itu komunikasi bisa dibuka dan dibicarakan. Ini arahan dan perintah ke seluruh Indonesia," pungkas Emil. (*)
     

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Prabowo-Sandi Ajukan 15 Petitum Permohonan
    Emil Puji Keberhasilan Operasi Ketupat Lodaya 2019
    Delapan Kota Kabupaten di Jabar Gelar Pilkada 2020
    Pilkada Serentak 2020, Satpol PP Tambah 100 Person
    Dewan Menyayangkan Pembatalan Haji dari BJIB

    Editorial