Pemkot Bandung Kaji Pelaksanaan New Normal
- 28 Mei 2020 | 16:25:00 WIB
KETUA Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna memastikan masih mengaji pelaksanaan "new normal"
JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar mengalokasikan dana sebesar Rp7,25 miliar sebagai dana hibah untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun anggaran 2019 ini.
Besaran dana hibah bagi lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen tersebut naik Rp250 juta dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp7 miliar. Dari pagu tersebut, sepanjang 2018 ada 2 daerah yang dana BPSK-nya tidak terserap, yakni Kabupaten Garut dan Karawang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar M Arifin Soedjayana mengatakan,
Pemprov Jabar telah memiliki 17 BPSK yang tersebar di sejumlah daerah. Jabar sendiri telah 10 kali meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik untuk Peduli Konsumen. Terakhir penghargaan tersebut diraih Jabar pada 2018 lalu. Penghargaan diberikan pemerintah sebagai apresiasi atas hasil yang dicapai pemerintah provinsi dalam melayani serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen.
"Sepanjang 2018 terdapat 477 pengaduan konsumen di BPSK wilayah Jabar. Dari jumlah pengaduan tersebut, terselesaikan 369 kasus, yang didominasi pengaduan leasing, sebanyak 277 kasus," ujar Arifin di sela-sela acara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (19/3/2019).
Pada kesempatan sama, dalam sambutannya saat membuka acara, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap kehadiran BPSK bisa lebih dioptimalkan.
“Mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan luar biasa kalau konsumennya berdaya. Kemudian, ke semua produsen di Indonesia atau Jabar pastikan ada nomor hotline, pengaduan. Kalau produsen besar saya yakin, tapi yang UKM kecil akan kami beri penyadaran agar mereka punya pengaduan dan perlindungan konsumen," katanya. (*)
den
0 Komentar
