web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

      BPSK Harus Sering di Sosialisasikan ke Masyarakat
      JuaraNews/Abdul Basir

      BPSK Harus Sering di Sosialisasikan ke Masyarakat

      JuaraNews, Bandung-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku.

      Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Didi Sukardi mengatakan saat ini telah ada 17 BPSK diseluruh wilayah Jawa Barat, Sebagai badan yang melindungi hak-hak konsumen, DPRD Jawa Barat lanjut Didi, akan terus mendukung badan ini untuk terus memberikan perlindungan konsumen diseluruh wilayah Jawa Barat.

      "Kendala saat ini adalah keterbatasan anggaran sehingga tidak ada anggaran untuk sosialisasi, oleh karena itu kita akan mendorong agar BPSK semakin dekat dan dikenal oleh konsumen", ujar Didi disela kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya, Kamis (14/03/2019).

      Didi menambahkan setiap tahun angka pengaduan konsumen ke BPSK Kota Tasikmalaya ini terus meningkat.

      "Problemnya belum seluruh konsumen di Jawa Barat yang jumlahnya jutaan orang mengetahui keberadaan lembaga ini sehingga tidak melakukan pengaduan ketika mereka dirugikan", tegas Didi.

      Didi berharap kedepan BPSK bisa berperan optimal dalam memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga menjadikan konsumen Jawa Barat yang cerdas dan mandiri.


      Sementara itu, Ketua BPSK Kota Tasikmalaya Tessy Ekawati mengatakan pengaduan sengketa konsumen setiap tahun terus bertambah akibat dari meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak konsumen.

      "Pada Tahun 2018 ada 32 pengaduan karena majelis vakum selama 7 bulan menunggu keputusan pengangkatan majelis baru, ditahun-tahun sebelumnya statistiknya sampai seratus pengaduan pertahun"jelas Tessy.

      Tessy menambahkan hingga pertengahan Maret tahun 2019 ini sudah ada 22 pengaduan sengketa konsumen kepada pihaknya. Ia berharap masyarakat bisa lebih memahami Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen agar tercipta alam usaha yang lebih baik dan kondusif.(*).

      bas

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Terkait


      Berita Lainnya


      DPRD Minta Pemprov Perhatikan Tugu Batas Provinsi
      BPSK Harus Sering di Sosialisasikan ke Masyarakat
      DPRD Dukung Pemprov Lahirkan Raperda RP3KP
      DPRD Jabar Pastikan Tidak ada WNA Masuk DPT
      DPRD Jabar Pastikan Data WNA Di Purwakarta

      Gedung Sate


      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).