DPRD Jabar Pastikan Tidak ada WNA Masuk DPT - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Editorial


      DPRD Jabar Pastikan Tidak ada WNA Masuk DPT
      JuaraNews/Abdul Basir DPRD Jabar Saat mengunjungi Disdukcapil Karawang

      DPRD Jabar Pastikan Tidak ada WNA Masuk DPT

      JuaraNews, Bandung-DPRD Jawa Barat memastikan tidak ada WNA yang terdaftar sebagai DPT pada Pilpres dan Pileg nanti.

      Kuncinya ada pada ketelitian instansi terkait untuk mendata kembali setiap warga negara yang akan mencatatkan identitasnya ke Disdukcapil.

      Sehingga kejadian atau isu yang terjadi belakangan ini WNA yang disinyalir terdaftar sebagai DPT pada Pilpres Dan Pileg tidak akan terulang kembali. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Diding Saefudin Zukhri di Disdukcapil Kabupaten Karawang.

      “Alhamdulillah di Disdukcapil Kabupaten Karawang WNA yang memiliki KTP atau KITAP dipastikan tidak terdaftar sebagai pemilih pemilu,” ujar Diding di Disdukcapil Kabupaten Karawang, Rabu (13/3/2019)

      Pasalnya, lanjut dia, dengan adanya kasus seperti ini dapat menimbulkan preseden yang buruk untuk penyelenggara pemilu. Hal tersebut didisebabkan adanya ketidakelitian maupun kekeliruan dalam meng-entry data penduduk.

      “Padahal, dengan adanya ketidaktelitian itu dapat dinilai secara politis dari berbagai kalangan,” katanya.

      Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Karawang, Jajat Kusnadi mengatakan, dari 3051 orang Tenaga Kerja Asing (TKA), pihaknya menjamin tidak ada satu orang pun sebagai Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) terdaftar pada DPT untuk Pilpres dan Pileg April nanti.

      “Semua warga negara wajib memiliki kartu penduduk termasuk WNA, hanya saja ada yang memiliki izin tinggal tetap ada juga yang izin tinggal terbatas. Soal WNA termasuk ke dalam daftar DPT ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang,” ujar Jajat.

      Dia menambahkan, untuk perekaman EKTP di Kabupaten Karawang hingga saat ini masih ada 70 ribu warga yang belum melakukan perekaman EKTP. Sehingga pihaknya pun menargetkan untuk perekaman EKTP hingga 30 hari kedepan. Dengan kemampuan 1000 sampai 1500 perekaman setiap harinya dan dengan jemput perekaman kepada warga dititik tertentu.

      “Sehingga kami harus maraton untuk mengejar pemilih pemula dan warga yang belum melakukan perekaman,” tandasnya.(*)

      bas

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Terkait
      Berita Lainnya
      Legislator : Pabrik Buka saat PSBB Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
      Masyarakat Harus Patuhi Anjuran Pemerintah Guna Memutus Mata Rantai Covid19
      Wakil ketua DPRD Jabar cek PSBB Perbatasan Bogor Cianjur
      Ketua DPRD Hadiri Launcing Pasar Digital
      DPRD Jabar Soroti Penyaluran Bansos Covid19 yang Belum Maksimal
      Berita Terdahulu
      Iklan Kurnia

      Jabar Juara


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)