web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Jabar Berpredikat Baik Dalam Pengawasan Kearsipan
    Humas/Jabar Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa

    Jabar Berpredikat Baik Dalam Pengawasan Kearsipan

    • Kamis, 28 Februari 2019 | 11:16:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung-Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendapatkan penghargaan Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan Tahun 2018 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2018 dengan kategori "Baik".

    Penghargaan tersebut, Langsung di terima oleh
    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang mewakili gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Hotel Pangeran Beach Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/2/2019).

    "Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat peringkat ke 2 dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan kategori "Baik"," ungkap Iwa

    Selain provinsi, ada juga Kelompok Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kategori "Baik" diberikan pada tiga kabupaten/kota di Jawa Barat. Diantaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Rakor ini dibuka Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan dihadiri oleh 723 peserta dari seluruh Jawa Barat.

    Selanjutnya Iwa sangat berharap kearsipan di Pemprov Jawa Barat dan Kabupaten/kota pun mempunyai predikat kategori "Sangat Baik". Sehingga mampu menyamai bahkan mengalahkan provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia.

    Maka Iwa menghimbau pada seluruh OPD maupun kabupaten/kota di Jawa Barat untuk terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya arsip dan melakukan tata kelola dengan baik. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini bukan hanya menyimoan secara fisik namun secara digital pun bisa.

    "Adapun langkah-langkah menuju kategori "Sangat Baik" dengan mendokumentasikan semua aktifitas dan disimpan secara rapi. Karena nantinya jika dibutuhkan akan mudah dicari dengan cepat dan tepat," papar Iwa.

    "Inilah tata cara kelola yang baik, yang akan kita terapkan di Jawa Barat," ujarnya.

    Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Rini Widiantini mengatakan pengelolaan arsip merupakan salah satu yang penting dan fundamental dalam melakukan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

    "Pencataan informasi yang dihasilkan administrasi pemerintahan sudah seharusnya mengikuti kaidah dan prinsip kearsipan," tegasnya.

    Sehingga, tutur Rini, arsip digunakan tidak hanya sebagai catatan historis, tetapi digunakan juga sebagai informasi dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat teknis maupun strategis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kearsipan.

    Selain itu Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawane menjelaskan, peran ANRI yaitu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan. ANRI telah melakukan pengawasan kearsipan sejak tahun 2016 dan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun.

    Menurutnya, rakor ini dipandang penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kualitas negara melakukan kearsipan dimasing-masing lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan pasca dilakukan pengawasan kearsipan.

    Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, di mana nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi salah satu indikator penilaian, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) senantiasa berupaya untuk menyampaikan nilai tersebut setiap tahun sebagai bahan evaluasi Reformasi Birokrasi di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

    Dijelaskan Mustari, hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan tahun 2018 di 34 kementerian menunjukkan perkembangan. Diantaranya sebanyak 3 kementerian (9%) kategori "Sangat Baik", 17 kementerian (50%) kategori "Baik", 9 kementerian (26%) kategori "Cukup" 4 kementerian (12%) kategori "Kurang" dan masih ada 1 kementerian (3%) kategori "Buruk".

    Selanjutnya, hasil pengawasan kearsipan pemerintah daerah tahun 2017 untuk provinsi belum ada yang memiliki kategori "Sangat Baik". Namun 7 provinsi (21%) kategori "Baik", 6 provinsi (18%) kategori "Cukup", 5 provinsi (15%) kategori "Kurang" dan 16 provinsi (43%) kategori "Burik".

    "Untuk kabupaten/kota juga belum ada yang mempunyai predikat kategori "Sangat Baik". Diantaranya 8 kabupaten/kota (2%) kategori "Baik", 31 kabupaten/kota (3%) kategori "Cukup", 47 kabupaten/kota (9%) kategori "Kurang" dan 422 kabupaten/kota (83%) kategori "Buruk"," paparnya.

    Sedangkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018 untuk pemerintah daerah provinsi terdapat satu provinsi (3%) yang memiliki kategori "Sangat Baik".

    "Kemudian 11 provinsi (32%) kategori "Baik", 6 provinsi (18%) kategori "Cukup", 6 provinsi (18%) kategori "Kurang" dan masih ada 10 provinsi (29%) kategori "Buruk"," katanya.

    "Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota belum ada yang mendapatkan penilaian "Sangat Baik". Untuk 33 kabupaten/kota (6%) kategori "Baik", 81 kabupaten/kota (16%) kategori "Cukup", 63 kabupaten/kota (12%) kategori "Kurang" dan 331 kabupaten/kota (65%) kategori "Buruk"," pungkasnya.
    [27/2 16.13] Epi Humas: BANJAR - Jawa Barat mendapatkan kehormatan dimana Kota Banjar menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama tahun 2019. Munas dan Konbes yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo ini digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo Kota Banjar, Rabu (27/02/2019). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut hadir mendampingi Presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

    NU, menurut Presiden Jokowi merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Kiprahnya sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan, menjaga dan merawat negara besar Indonesia.
    [27/2 21.49] Epi Humas: BANJAR - Musyawarah Nasional Brigade Uama Muda Indonesia (BUMI) Nahdatul Ulama (NU) resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Pondok Pesantren Zuhdil Ulum, Langensari Kota Banjar, Rabu (27/02/2019) malam.

    Munas BUMI yang merupakan rangkaian acara Munas dan Konferensi Besar NU 2019 ini dihadiri oleh Mustasyar PBNU yang juga calon Wakil Presiden nomor urut 1 Ma'ruf Amin dan ratusan ulama muda dari 12 provinsi di Indonesia.

    Ridwan Kamil dalam sambutannya mengatakan, NU memiliki sejarah besar dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Menurutnya, NU bukan hanya membela negara melainkan salah satu pendiri negara Indonsia. Untuk itu warga NU dirasa berhak mengelola negara.

    Untuk itu pula, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa warga NU dalam Pilpres nanti harus "all out" memenangkan Jokowi sebagai langkah mewujudkan hal tersebut. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


     Proyek Infrastruktur Ditarget Rampung pada 2023
    Bahas TAP Jabar, DPRD Kembali Undang Pemprov
    Jumlah Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN 2019 Turun
    Pelantikan Bupati Ciamis-Wali Kota Bogor Ditunda
    1.200 Santri Ikuti Perkemahan Pramuka Nusantara

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.