web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Mentri KKP:Jabar Harus Miliki Perda Sampah Plastik
    JuaraNews/Abdul Basir Menteri KKP Susi Pudjiastuti

    Mentri KKP:Jabar Harus Miliki Perda Sampah Plastik

    • Selasa, 26 Februari 2019 | 13:48:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung-Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti menyatakan, laut di Indonesia sangat luas dan pontensi begitu banyak, namun sangat di sayangkan tercemari oleh limbah plastik, tidak terkecuali di Jawa Barat.

    Hal tersebut, diungkapkan Susi Pudjiastuti saat menghadiri, Talkshow Festival Laut Masa Depan Bangsa, di Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (26/2/2019).

    Untuk itu, kata Susi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia meminta Pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat untuk memilik payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) bersih dari sampah plastik.

    "Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Gubernur, masa Jawa Barat kalah sama Bali. Bali kan kota kecil, pulau kecil, sementara Bandung, Jawa Barat begitu besar sekali," kata Susi.

    Susi menilai, Perda itu sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga pariwisata di Jabar dari sampah plastik. Sehingga ancaman terhadap sampah plastik bisa diminimalisir oleh Pemprov Jabar melalui kekuatan hukum.

    "Jadi saya harap nanti Jawa Barat akan mengikuti Bali, Banjarmasin, dan kota-kota lainnya yang telah say no to one plastic bag," tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/ tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. (*).

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Gudang Brimob Jateng Meledak
    Irjen Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua Baru KPK
    Emil Raih IDC Digital Transformation Awards 2019
    DPRD Usulkan Pimpinan Dewan Ditambah jadi 6 Orang
    Nelayan di Jabar Masih Banyak Belum Bersertifikat

    Editorial