Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Hari Ini, KMP Galang Dukungan Interpelasi

    • Senin, 24 November 2014 | 05:40:00 WIB
    • 0 Komentar


    Hari Ini, KMP Galang Dukungan Interpelasi

    JuaraNews, Jakarta – Anggota fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mulai menggalang dukungan penggunaan hak interpelasi untuk meminta keterangan Presiden Joko Widodo terkait kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Senin (24/11/2014) ini, rencananya pengumpulan tanda tangan anggota DPR mulai dilakukan.

    Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pengumpulan tanda tangan ini ditargetkan bisa mencapai 300 tanda tangan. Selain anggota KM, dukungan juga diharapkan datang dari anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kecewa terhadap kebijakan Jokowi.

    ”Hak interpelasi kita akan menggulirkan. Senin nanti sudah mau jalan. Kita siapkan argumennya. Golkar dan KMP sebagai inisiatornya. Kita targetkan di atas 300 dukungan,” kata Bambang, Minggu (23/11/2014).

    Bambang mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM yang tidak jelas menjadi dasar dan alasan KMP menggulirkan penandatanganan dukungan hak interpelasi. Menurut dia, langkah ini penting dilakukan karena sampai detik ini DPR belum menerima penjelasan yang masuk akal dari pemerintah tentang kenaikan harga BBM itu.

    “DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak tepat, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan,” papar Bambang.

    APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak US$105 per barel, sementara harga minyak dunia saat ini di dibawah US$80 per barel. Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.

    "Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," tuturnya.

    Kalau penjelasan presiden atau pemerintah memuaskan, hak interpelasi selesai. Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunakan hak Dewan yang lain. "Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau impeachment," ujarnya. (*)

    JuaraNews, Jakarta – Anggota fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mulai menggalan dukungan untuk menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan Presiden Joko Widodo terkait kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Senin (24/11/2014) besok, rencananya pengumpulan tanda tangan anggota DPR untuk mendukung penggunaan hak interpelasi mulai dilakukan.

    Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pengumpulan tanda tangan ini ditargetkan bisa mencapai 300 tanda tangan. Selain anggota KM, dukungan juga diharapkan datang dari anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kecewa terhadap kebijakan Jokowi.

    ”Hak interpelasi kita akan menggulirkan. Senin nanti sudah mau jalan. Kita siapkan argumennya. Golkar dan KMP sebagai inisiatornya. Kita targetkan di atas 300 dukungan,” kata Bambang, Minggu (23/11/2014).

    Bambang mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM yang tidak jelas menjadi dasar dan alasan KMP menggulirkan penandatanganan dukungan hak interpelasi. Menurut dia, langkah ini penting dilakukan karena sampai detik ini DPR belum menerima penjelasan yang masuk akal dari pemerintah tentang kenaikan harga BBM itu.

    “DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak tepat, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan,” papar Bambang.

    APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak US$105 per barel, sementara harga minyak dunia saat ini di dibawah US$80 per barel. Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.

    "Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," tuturnya.

    Kalau penjelasan presiden atau pemerintah memuaskan, hak interpelasi selesai. Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunakan hak Dewan yang lain. "Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau impeachment," ujarnya. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Tekan Penularan Covid-19, Brimob Polda Jabar Gencar Sosialisasikan Protokol Kesahatan
    Tak Ingin Jadi Claster Penyebaran Covid-19, DPRD Jabar Dukung Pempov Tutup Tempat Wisata
    Wagub Jabar bersama Buruh Serukan Dukungan untuk Rakyat Palestina
    Pemprov Jabar Luncurkan Gebyar Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia
    DPRD Jabar Kecam Kekejian Israel pada Palestina
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads