JuaraNews, Bandung - Perkembangan teknologi membuat bermunculan isu-isu tentang politik identitas.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, isu atau gerakan tersebut harus diantisipasi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Pemilu rawan ditumpangi oleh agenda yang bertentangan dengan Pancasila, yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Kita mulai dari tingkat terbawah harus dapat menyampaikan hal ini ke masyarakat tentang bahaya tersebut," ungkap Agung pada Rapim TNI-Polri di Graha Tirta Siliwangi, Jalan Lombok, Selasa (12/2/2019).

Menurutnya, politik identitas yang terjadi, dengan munculnya paham-paham baru. Yang dapat mempengaruh stabilitas politik, kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak asing atau yang mudah terhasut.

Dia mengatakan, cara penyebarannya dapat melalui media sosial, hoax, fake news, meme provokatif, pesan melalui media sosial atau konten digital lainnya. Termasuk pengerahan masa, seperti kejadian di Garut saat kasus HTI sudah pengarahan masa.

"Dampak politik identitas dan isu sara. Kita melihat pilkada kemarin, adanya isu sara seperti penganiayaan ustad/ ulama yang menyebar dan yang terbukti hanya dua dan kini sudah dalam proses hukum," tandasnya.

Agung mengakui, dampak dari politik identitas tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dimana jika melihat datas kepercayaan masyarakat di Indonesia, paling tinggi TNI, lalu KPK dan ketiga Polri.

Lebih jauh pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI disetiap kewilayahan dalam mengamankan pilkada masyarakat di Jawa Barat. Bahkan akan menerjunkan puluhan ribu personil, dalam menjaga kondusifitas pada tahun politik ini.

"Jumlah total personil yang diturunkam sekitar 23 ribu dari polda, begitu juga dengan kodam. Ditambah dari pemerintah daerah yang bersinergis dengan masyarakat," pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Guberbur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi langkah antisipasi yang dilakukan TNI dan Polri, dalam menjaga kondusivitas di tahun politik ini.

"Kalau kesiapan pemprov sudah, dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan aspirasinya," tambahnya. (*)

ude