web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Pengajuan Penangguhan UMK 53 Perusahaan Disetujui
    net Perusahaan Garmen banyak ajukan penangguhan UMK

    Pengajuan Penangguhan UMK 53 Perusahaan Disetujui

    • Selasa, 5 Februari 2019 | 17:59:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar menyetujui pengajuan penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019 dari 53 perusahaan.

    Sebelumnya, Disnaskertrans menerima 56 pengajuan penanguhan UMK. Namun dari jumlah tersebut hanya 53 perusahaan yang disetujui pengajuannya. Sebagian besar perusahaan yang mengajukan penangguhan upah adalah industri garmen. Tiga perusahaan lainnnya telah mencabut pengajuannya karena dinilai masih dianggap mampu membayar upah karyawannya.

    “Yang merasakan keberatan kebanyakan industri garmen, baik yang di Bogor, sebagian Bandung Barat, hampir 60 persen,” ujar Plt Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan, Minggu (3/2/2019).

    Salah satu faktor pengajuan penangguhan UMK tersebut, yakni persaingan antarindustri garmen, terutama yang berasal dari provinsi lain. “Di Jawa Barat, upahnya sudah tinggi, berbeda dengan Jawa Tengah. Terlihat bahwa tren kenaikan upah di Jawa Barat tinggi, menyebabkan kesulitan perusahaan,” kata Ferry.

    “Di Bogor upahnya sudah Rp3 juta lebih, di Purwakarta Rp3 juta, di Majalengka sudah Rp1,7 juta, di Garut Rp2 juta. Apalagi Jawa Tengah, ada yang di bawah Rp1,5 juta,” sambungnya.

    Selanjutnya, jelas Ferry, untuk mendapat persetujuan penangguhan upah dari Disnakertrans Jabar, perusahaan harus melalui beberapa tahap. Setelah perusahaan mengajukan penangguhan upah, maka Disnakertrans akan memeriksa kelengkapan administrasi.

    Salah satu berkas yang harus dilengkapi perusahaan adalah dokumen hasil audit akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam kesulitan keuangan. Perusahaan juga harus melewati tahap verifikasi. Dalam tahap ini, perwakilan manajemen perusahaan dan pekerja harus datang ke kantor Disnakertrans Jabar di Bandung untuk diverifikasi.

    “Setelah pemeriksaan administrasi, baru diverifikasi. Kalau ada hal yang kami ragukan, kami datang ke perusahaan,” kata Ferry.

    Penangguhan upah yang dilakukan perusahaan pun beragam, bergantung kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Contohnya, sebuah perusahaan yang biasa membayar karyawan Rp3 juta per bulan, menyatakan ketidaksanggupan untuk membayar upah secara penuh selama 6 bulan, terhitung sejak Januari sampai Juni 2019.

    Perusahaan tersebut, dalam perjanjian, misalnya menyebut sanggup membayar upah karyawan Rp2,5 juta, kemudian jumlah tersebut disetujui karyawan, sehingga dari Januari sampai Juni 2019, karyawan mendapat upah sebesar Rp2,5 juta.

    “Sisanya Rp500 ribu kapan? Mereka buat perjanjian antara manajemen dengan serikat pekerja. Semisal akan diselesaikan sampai Desember, dicicil pembayaran sejak juli, terus sampai Desember. Ada yang dirapel, antara Juli sampai Desember berapa kali,” ucap Ferry. (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Terkait


    Berita Lainnya


    Rute Penerbangan dari Husein akan Dipindah ke BIJB
    Garuda Turunkan Harga Tiket Semua Jurusan JuaraNew
    Mulai Hari ini, Harga BBM Turun
    Kemenhub Evaluasi Penerapan Bagasi Berbayar
    Pengajuan Penangguhan UMK 53 Perusahaan Disetujui

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.