web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Iwa Karniwa Bantah Terima Rp1 Miliar dari Meikarta
    net Delapan saksi dihadirkan dalam sidang Meikarta

    Iwa Karniwa Bantah Terima Rp1 Miliar dari Meikarta

    • Senin, 28 Januari 2019 | 20:22:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa dengan tegas mengaku tidak meminta dan menerima uang Rp1 miliar dari birokrat Pemkab Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta.

    Kendati demikian, Iwa mengakui adanya pertemuan dengan tim dari Pemkab Bekasi yang difasilitasi anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dalam pembahasan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.


    Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (28/1/2019), Iwa mengungkapkan, dirinya bertemu dengan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Pertemuan tersebut terjadi lebih dari sekali yang diawali di KM 72 Ruas Tol Cipularang. Dia mengaku pertemuan tersebut difasilitasi oleh anggota DPRD Jabar Waras Wasisto.

    Iwa mengaku, saat itu dirinya sedang beristirahat di salah satu kafe di KM 72 dalam perjalanan pulang dari Jakarta. Selanjutnya, Waras menghubunginya bahwa ada pejabat Pemkab Bekasi ingin bertemu dirinya. Sehingga terjadilah pertemuan tersebut.

    "Saya tidak datang, tapi sedang istirahat di sana (KM 72). Saya diminta oleh Pak Waras untuk bertemu, ya akhrinya bertemu. tapi hanya sebentar. selanjutnya karena ini urusan kantor, pertemuannya dilanjutkan di kantor saja," ujar Iwa saat menjawab pertanyaan Jaksa KPK Yadyn.

    Dalam pertemuan tersebut, Iwa mengaku bertemu dengan Neneng dan Sulaeman anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Serta seorang lagi yang tidak ingat namanya, yang belakangan diketahui bernama Hendry Lincoln, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Namun sebelum pertemuan tersebut, Iwa mengaku tak pernah mengenal atau berkomunikasi dengan Neneng Rahmi, serta tak tahu apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

    "Saya tidak tahu materinya apa karena tidak dijelaskan (oleh Waras). Saya mengiyakan bertemu karena nggak enak saja untuk menjaga hubungan (dengan Waras)," tandasnya.

    Ditanya soal adanya permintaan bantuan untuk revisi Perda RDTR Kabupaten Bekasi yang disampaikan Neneng Rahmi, Iwa mengakuinya. Namun saat itu Iwa menjawab bahwa dirinya tidak lagi memiliki kewenangan soal hal tersebut karena sudah tidak lagi menjabat Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

    "Saya bilang silahan saja, asal sesuai proses. Datang saja ke sekretariat BKPRD," ucapnya.

    Setelah tidak menjadi Ketua BKPRD, Iwa mengaku tidak pernah sekalipun mengikuti rapat BKPRD, termasuk soal pembahasan izin Meikarta. "Kalau adanya proes revisi RDTR Kabupaten Bekasi, saya memang tahu, karena itu kan melalui Perda," jelasnya.

    Saat jaksa menanyakan apakah memennta dan menerima dana Rp1 milair dari Nenang Rahmi, dengan tegas Iwa membantahnya. "Tidak, saya tidak menerima, tidak pernah," jawab Iwa sebelum pertanyaan Jaksa Yadyn dilontarkan secara lengkap.

    Jawaban yang sama juga disampaikan menjawab pertanyaan hakim anggota, Tardi dan Lindawati.

    "Dari catatan saya, 2 orang saksi yaitu Hendry Lincoln dan Neneng Rahmi pernah menyampaikan kalau Anda meminta uang Rp1 miliar. Apakah benar?" tanya hakim.

    Iwa pun kembali menjawab dengan tegas, dirinya tidak pernah menerima uang tersebut dari siapapun. "Tidak pernah (menerima)," sanggah Iwa.

    Begitu juga soal sumbangan banner untuk kepentingannya di Pilgub Jabar 2018. Iwa membantah meminta atau menerim banner tersebut, kendati belakangan sumbangan banner tersebut terrealisasi lewat peran Waras.

    "Pak Waras pernah menawarkan, tapi saya tidak meminta. Saya juga tidak mengetahui berapa banyak, dimana ditempatkan, sepert apa, dan harganya berapa," tandas Iwa.

    Soal banner ini, Iwa mengoreksi BAP penyidik KPK yang ditandatanganinya. Iwa mengaku tak menerima banner, seperti yang ditulis dalam BAP. Saat ditanya apakah ada paksaan untuk menandatangani BAP, Iwa membantahnya.

    "Tidak ada paksaan. Cuma yang terakhir itu (soal banner)saya tidak menerimanya. Waktu itu, saya buru-buru karena harus ke Amerika. Tak ada paksaan, cuma karena buru-buru saja," tegasnya.

    Atas jawaban-jawaban Iwa tersebut, majelis hakim mengaku tidak puas. Ketua Majelis Hakim, Judijanto pun memerintahkan jaksa KPK untuk mengkonfrontir keterangan Iwa dengan dua saksi yang menyinggung pemberian uang, Neneng Rahmi dan Hendry Lincoln.

    "Nanti tanggal 4 Februari kami agendakan untuk konfrontir," ujar penuntut umum KPK.

    Yani Firman Kembalikan Uang ke KPK
    Sementara itu, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar Yani Firman menegaskan, pihak Meikarta tidak pernah menjanjikan apapun terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta.

    Namun dirinya mengakui telah menerima uang sebesar 90 ribu dolar Singapura dari tersangka Fitradjadja Purnama dan Hendry Jasmen, konsultan Lippo Group untuk proyek Meikarta.

    "Menerima 90 ribu dolar Singapura dari pak Fitra dan Pak Hendry pada Januari 2018, di Wisma Jalan Kalimantan, Kota Bandung," ujar Yani.

    Setelah diterima, Yani mengaku menukarkan uang tersebut ke dalam mata uang rupiah. "Beberapa hari kemudian Pak Fitra nanya sudah ditukar belum. Sekitar bulan Januari saya tukarkan ke rupiah, menjadi kurang lebih Rp900 juta lebih. Setelah ditukar saya bilang terlalu besar," paparnya.

    Menurut Yani, uang tersebut diterimanya sebelum proses revisi RDTR Kabupaten Bekasi. Yani mengaku diminta Fitradjadja untuk membagikan uang tersebut. Namun yang tersebut tidak dibagikannya kepada siapapun.

    "Saya bilang ke Pak Fitra, Pak ini uang terlalu besar, harus gimana? Pak Fitra bilang 'Bagikan'. Tapi uang itu tidak saya bagikan kepada siapapun," jelas Yani.

    Setelah itu, Yani menyimpan uang tersebut di atas plafon. Ia juga sempat memakai uang itu sebesar Rp10 juta untuk dipinjamkan kepada rekannya. Namun, ia mengaku sudah mengembalikan uang tersebut tanpa sempat dibagikan. "Uangnya sudah dikembalikan ke KPK," ucap Yani.

    Dia mengatakan, selain menjadi Kasi Pemanfaatan Dinas BMPR Jabar, ia juga menjabat sebagai sekretariat Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar yang tugasnya mengatur agenda rapat dan pleno.

    Menurut Yani, dalam sejumlah agenda rapat dia beberapa kali bertemu dengan tersangka Fitra, Hendry, dan Taryudi. Dia pun membantah adanya permintaan untuk mengurus rekomendasi dari BKPRD terkait proyek Meikarta. "Mengurus tidak ada, hanya menanyakan sampai di mana saja," jelasnya.

    Yani Firman Bisa Jadi Tersangka
    Kendati telah mengembalikan uang suap Miekarta sebesa 90 ribu dolar Singapura, Yani Firman sendiri bisa saja disert menjadi tersangka. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, I Wayan Riyana menyatakan, para saksi yang telah mengembalikan uang ke KPK, bukan tidak mungkin dijadikan tersangka. Namun hal tersebut, kata Riyana, bergantung hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan KPK.

    Pihak-pihak yang mengembalikan duit suap tersebut, jelas Riyana, bukan hanya Yani Firman, saksi lainnya ada yang telah mengembalikannya ke KPK. Seperti Asep Buchori, Kabid Pencegahan Kebakaran Dinas Damkar Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daryanto, dan Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Sukmawati Karnahadijat.

    Ketiganya bisa jadi dijadikan tersangka, jika ditemukan 2 alat bukti yang menguatkan bahwa mereka terlibat dalam suap kasus Meikarta ini.

    "Selain Yani, kan Daryono, Asep Buchori, juga ada Kabid DPMPTSP. statusnya belum ditingkatkan (jadi tersanka), itu tergantung penyidik, itu kewenangan penyidikan," ujar Riyana kepada wartawan seusai sidang. (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Banyak Manfaat Didapatkan Dari Sungai Citarum
    Pentahelix, Jurus Baru Citarum Harum
    Alumni Pesantren Persis Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin
    Emil Optimis Penanganan Citarum Harum Lebih Cepat
    Cipayung Kota Bandung Gelar Aksi Solidaritas

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.