web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Mendagri Tjahjo Kumolo Penuhi Panggilan KPK
    net Mendagri Tjahjo Kumolo seusai diperiksa KPK

    kasus suap meikarta

    Mendagri Tjahjo Kumolo Penuhi Panggilan KPK

    • Jumat, 25 Januari 2019 | 19:50:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai saksi kasus suap perizinan proyek Meikarta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

    Tjahjo diminta keterangannya setelah namanya disebut-sebut terdakwa, Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanan Yasin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Senin (14/1/2019) lalu. Saat itu, Neneng menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektare di Kabupaten Bekasi. Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu proses perizinan megaproyek senilai Rp687 triliun tersebut.

    Tjahjo mengakui pemanggilannya untuk mengklarifikasi kesaksian Neneng Hasanah yang menyebut dirinya menelpon Bupati Bekasi tersebut saat mengikuti rapat dengan Sekjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono.

    "Saya sebagai Mendagri RI ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng. Intinya apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar, atau apa yang saya bicarakan dengan bupati, udah itu aja," kata Tjahjo seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jumat (25/1/2019).

    Tjahjo sendiri mengakui sempat berbincang dengan Neneng melalui telepon di sela-sela rapat yang digelar di Kemendagri tersebut. Dirinya berkomunikasi dengan Neneng via ponsel milik Soni Sumarsono. Saat itu, Soni sedang memimpin rapat bersama perwakilan PT Lippo Cikarang, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), perwakilan Pemprov Jabar, dan Neneng beserta stafnya.

    "Saya telepon ke dirjen saya (Soni), sedang ada rapat disampaikan di dalam ruangan Pak Dirjen ada Bupati (Neneng). Hasil rapat sudah selesai, intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi gubernur," jelas Tjahjo.

    Tjahjo pun meminta Soni menyerahkan ponselnya ke Neneng. Namun menurut Tjahjo, dirinya hanay berpesan agar Neneng dan jajarannya beserta Pemprov Jabar menuntaskan polemik perbedaan kewenangan yang menghambat investasi proyek tersebut. Dia juga menegaskan agar urusan perizinan Meikarta diselesaikan sesuai mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    "Kalau sudah beres semua segera bisa diproses. (Neneng menyampaikan) 'Baik Pak, sesuai aturan'. Baik sesuai aturan, yaudah itu saja," ujarnya.

    Kemendagri sendiri berinisiatif mengundang Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam proyek Meikarta tersebut atas saran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR. Saran itu agar Kemendagri mengonsolidasikan kebijakan terkait permasalahan perizinan proyek Meikarta.

    "Jangan sampai investasi itu terhambat karena itu investasi di daerah harus didorong. Tapi sesuai aturan. Soal kemudian dalam proses ada kasus KPK, ya itu bukan kewenangan saya," lanjut dia.

    Upaya itu ditempuh Kemendagri sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun Kemendagri, kata dia, tak bisa mencampuri urusan perizinan proyek tersebut.

    "Bukan kewenangan Mendagri untuk memberikan izin investasi di daerah, itu teknis," ujar Tjahjo.

    Dalam kasus perizinan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Dari jajaran Pemkab Bekasi, juga ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bekasi Jamaluddin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Sahat MBJ Nahor. Sedangkan dari pihak pengembang dan Lippo Group juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Fitrajaya Purnawa, Jasmen D Sitohang, dan Taryudi. (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Emil Minta KPU Evaluasi Pemilu yang Memakan Korban
    Pemprov Jabar Beri Santunan Petugas KPPS yang MD
    Tol Cisumdawu Seksi Dua di Persiapkan Untuk Mudik
    Besok, Emil Undang Ahliwaris KPPS Pemilu 2019
    Cek Kesiapan Pemilu,Emil Gelar Konferensi Video

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.