web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Pemprov Optimis Revisi RTRW Jabar Disahkan Maret
    (detik.com) Kepala Bappeda Jabar Taufiq Budi Santoso

    Pemprov Optimis Revisi RTRW Jabar Disahkan Maret

    • Kamis, 24 Januari 2019 | 18:54:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq Budi Santoso optimistis pihaknya bisa menyelesaikan pembahasan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar 2018-2023 pada awal Maret mendatang.

    Taufiq mengungkapkan, semua proses dan tahapan, termasuk evaluasi Kementerian Dalam Negeri, ditargetkan selesai di akhir Februari, sehingga bisa ditetapkan paling lambat pada 5 Maret 2019.

    Menurut Taufik, pembahasan revisi RTRW memerlukan sekitar 20 tahapan. Sedangkan saat ini baru menyelesaikan tahap ketiga, di antaranya pembahasan mengenai luas dan peruntukan wilayah pertanian. Kendati demikian dia tetap optimistis bisa menyelesaikanya sesuai target.

    "Kami ada tahapan di pansus DPRD Jabar, di Kemendagri, kembali ke DPRD, kurang lebih kami rencanakan kalau ini masih bisa kami kejar," ujar Taufik seusai menggelar rapat dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (24/1/2019).

    Dia menjelaskan, pemerintah pusat akan mengevaluasi hasil RTRW Jabar melalui 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Selain itu RTRW juga akan dievaluasi Badan Informasi Geospasial.

    Sementara itu, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, ada beberapa catatan mengenai peruntukan lahan pertanian dalam revisi RTRW Jabar. Berdasarkan data dari Kementerian ATR, luas wilayah pertanian di Jabar mencapai 947.222,03 hektare, yang terdiri atas peruntukan sawah, perkebunan, dan pertenakan. "Ini harus dirapatkan lebih lanjut dengan kabupaten/kota," ujar Iwa.

    Selanjutnya, data dari Kementerian ATR akan disinkronisasi dengan data dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar. Diharapkan, semua lahan pertanian dan tanah lainnya di Jabar bisa terpetakan dengan benar.

    "Sehingga bisa menggunakam geographic information system. Terintegrasi dari BPN, lalu tata ruang dan wilayah Jawa Barat, dan juga dengan Badan Geospasial," jelasnya.

    Iwa juga mengatakan, untuk menyelesaikan pembahasan RTRW, masih ada 17 tahapan lagi yang harus dilalui. Tahap selanjutnya atau keempat adalah pembahasan penjaminan kualitas kajian lingkungan hidup strategis dan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian di tahap kelima, akan mulai dibahas dengan DPRD Jabar. (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    MUI Jabar Berharap Programnya Disinergikan Wapres
    Gerindra Belum Siapkan Kader di Pilkada Jabar
    Pamor akan Daki Gunung di Jawa, Bali, & Lombok
    Revisi UU KPK Resmi Berlaku, Mahasiswa Demo Lagi
    UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Kamis Ini

    Editorial